JENGGALA.ID – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, telah memerintahkan jajaran direksi dan komisaris untuk memberantas ‘virus’ judi online di perusahaan-perusahaan pelat merah. Ia menyatakan keprihatinannya terhadap masalah ini, terutama jika melibatkan penipuan dan penggelapan uang negara.
Pada Rabu, 4 Oktober, di Jakarta Selatan, Erick Thohir mengungkapkan pandangannya terkait masalah ini. Namun, ia juga menekankan pentingnya memungkinkan direksi dan komisaris perusahaan-perusahaan BUMN untuk menangani isu-isu kecil tanpa harus melibatkan menteri.
Erick mengklaim bahwa perannya sebagai Menteri BUMN lebih fokus pada isu-isu yang lebih besar dan luas, seperti membersihkan perusahaan pelat merah yang terlibat dalam penyelewengan dana pensiun (dapen).
Sebelumnya, pada awal September 2023, seorang pegawai BUMN di Jayapura berinisial RSSM telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penggelapan dana nasabah sejumlah Rp1,4 miliar yang diduga digunakan untuk judi online. Polisi mengungkap modus operandi tersangka yang melibatkan transfer uang dari nasabah ke rekening pribadinya, kemudian uang tersebut digunakan untuk berjudi online.
Pihak berwenang mengestimasi kerugian negara sebesar Rp1,1 miliar dalam kasus ini, meskipun tersangka mengembalikan sebagian uang senilai Rp300 juta.
Selain itu, Erick juga menjawab pertanyaan tentang kemungkinan perusahaan pelat merah mengambil alih Hotel Sultan. Namun, ia tidak memberikan banyak detail karena belum memiliki informasi lebih lanjut tentang desakan untuk mengosongkan Hotel Sultan, yang saat ini dikuasai oleh PT Indobuildco milik Pontjo Sutowo.
Erick menekankan bahwa ia belum terlibat dalam pembicaraan mengenai kemungkinan BUMN mengambil alih Hotel Sultan. Terlepas dari pernyataannya, Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPKGBK) telah memasang spanduk penting di Hotel Sultan yang menegaskan bahwa tanah tersebut adalah aset negara yang harus dikembalikan ke pemerintah. Pontjo Sutowo mungkin masih mempertahankan klaimnya atas tanah tersebut, tetapi pemerintah menyatakan bahwa hak guna bangunan (HGB) PT Indobuildco sudah habis.







