Jenggala.id – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir telah mengajukan laporan terhadap empat perusahaan. Laporan terkait dugaan terlibat dalam penyimpangan pengelolaan dana pensiun (dapen) ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI). Laporan ini diterima secara langsung oleh Jaksa Agung, ST Burhanuddin, pada Selasa (3/9/2023).
Laporan tersebut merupakan hasil dari kolaborasi dalam program ‘Pembersihan BUMN’ yang telah disepakati antara BUMN, Kejagung, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), setelah kasus besar terkait Jiwasraya dan Asabri terungkap sebelumnya.
“Kami masih memiliki keraguan terkait pengelolaan dana pensiun oleh BUMN, dengan indikasi yang serupa seperti kasus Asabri dan Jiwasraya. Oleh karena itu, saya bersama Jaksa Agung membentuk tim untuk melakukan peninjauan ulang terhadap dana tersebut,” ujar Erick dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan.
Baca juga : Lembaga Survei Indikator Politik Sebut PDI Perjuangan Paling Banyak
Menurutnya, peninjauan atas dana pensiun ini didasarkan pada perhitungan dan hasil audit dari BPKP terhadap 48 dana pensiun yang dikelola oleh BUMN. Hasilnya, 70 persen atau 34 dana pensiun diduga mengalami penyimpangan.
Dari 34 dana tersebut, terdapat empat perusahaan yang diduga terlibat dalam kasus korupsi atau penyimpangan. Keempat perusahaan ini adalah Perhutani, PTPN, Angkasa Pura I, dan Id Food. Erick melaporkan keempat perusahaan ini kepada Kejagung.
“Hasil audit yang dilakukan dengan tujuan tertentu menunjukkan adanya kerugian negara sebesar Rp 300 miliar, bahkan bisa lebih. Saya merasa kecewa dan sedih, karena orang-orang yang telah bekerja keras selama puluhan tahun diduga menjadi korban ulah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” ujar Erick Thohir.
Baca juga : Pengamat: Elektabilitas Tinggi Erick Thohir Maju sebagai Cawapres
“Pak Jaksa Agung berkomitmen untuk mengungkap oknum-oknum yang merugikan para pensiunan, yang seharusnya menikmati masa tua yang layak,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyatakan bahwa pihaknya telah menerima laporan mengenai empat perusahaan tersebut.
Selanjutnya, penyelidikan akan dilakukan untuk menentukan apakah terdapat indikasi penyimpangan atau korupsi dalam pengelolaan dana pensiun.
Baca juga : Erick Thohir Diskusi dengan Suporter Bahas Sepakbola Indonesia
“Baru saja kami menerima laporan hari ini, dan kami perlu waktu untuk mempelajari lebih lanjut sebelum melakukan tindakan selanjutnya,” kata Burhanuddin.
Terkait dengan kerugian negara yang disebutkan, Burhanuddin menekankan bahwa angka tersebut masih dapat bertambah, karena penyelidikan dan audit bersama BPKP terkait kerugian negara masih dalam proses.
“Angka 300 juta yang disebutkan tadi hanya merupakan indikasi awal dari hasil pemeriksaan,” jelasnya.







