Komisi C DPRD Kota Surabaya mengawasi penerapan sistem pengawasan parkir berbasis kecerdasan buatan untuk memperbaiki tata kelola perparkiran di kota tersebut.
Tujuan teknologi ini adalah memvalidasi pendapatan daerah dan meningkatkan transparansi retribusi agar kebocoran anggaran dapat diminimalkan.
Langkah kebijakan ini mengikuti penarikan peredaran karcis manual serta perluasan opsi pembayaran digital melalui QRIS dan kartu uang elektronik.
Pemkot juga menyediakan voucher parkir resmi sebagai alternatif bagi pengguna yang belum beralih ke transaksi digital.
Saat ini sedang berlangsung uji coba CCTV berbasis AI pada dua lokasi pilot project, yakni Taman Bungkul dan area parkir sekitar Balai Kota Surabaya.
Sistem dirancang untuk menghitung Satuan Ruang Parkir (SRP) dan volume kendaraan yang masuk secara otomatis, lalu mencocokkan hasilnya dengan laporan petugas di lapangan.
Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Eri Irawan, menyatakan bahwa mesin akan merekam setiap kendaraan dan perlu data besar untuk meningkatkan akurasinya, Jumat (3/7/2026).
Dalam evaluasi awal, AI sempat keliru mengidentifikasi taksi daring yang sekadar menurunkan penumpang sebagai kendaraan yang sedang parkir.
Koreksi performa dan penyempurnaan algoritme bekerjasama dengan Telkom akan dilakukan intensif selama satu bulan sebelum sistem diluncurkan lebih luas.
Pada aspek hilir, pengawasan penerapan nontunai diperketat dengan menempatkan satu pengawas Pemkot untuk setiap jukir di lapangan.
Sumber daya Dishub—mulai dari pengawasan, pengendalian, hingga lalu lintas—didukung oleh jajaran kelurahan dan kecamatan untuk pemantauan lebih ketat.
Salah satu titik yang telah menerapkan skema pengawasan ini adalah kawasan kuliner Aiola, di mana petugas Dishub mendampingi jukir agar layanan QRIS dan kartu uang elektronik berjalan lancar.
Voucher parkir resmi dapat diperoleh di kantor kecamatan, kawasan Jalan Tunjungan, pusat keramaian, serta saat kegiatan Car Free Day (CFD).
Komisi C mengusulkan agar data perolehan retribusi harian dipublikasikan secara berkala melalui situs resmi atau papan informasi digital di titik-titik parkir.
Eri Irawan juga mengimbau warga Surabaya untuk aktif mengawasi pelayanan parkir dan melaporkan jukir yang menolak pembayaran digital atau melanggar tarif melalui aplikasi WargaKu maupun platform Lapor Cak Eri.







