M. Eri Irawan, Ketua Komisi C DPRD Surabaya, meminta Dinas Perhubungan Kota Surabaya segera memaksimalkan pemanfaatan 69 halte yang belum dimanfaatkan sebagai media iklan.
Pernyataan itu disampaikan terkait peluang kerja sama dengan pihak swasta melalui pemasangan iklan dan skema hak penamaan (naming right) yang dinilai berpotensi menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurut Eri, dari total 77 halte yang tersebar di kota, baru delapan halte yang dimanfaatkan untuk promosi.
Dari delapan halte tersebut, pemerintah kota telah menerima PAD senilai Rp583 juta untuk kontrak beberapa tahun.
Angka itu menunjukkan ruang peningkatan pendapatan masih terbuka lebar apabila 69 halte yang belum dimanfaatkan segera ditawarkan ke investor.
Politisi muda PDI Perjuangan itu menilai beberapa halte berada di titik strategis dengan nilai komersial tinggi sehingga layak ditawarkan kepada pengembang iklan atau perusahaan swasta.
Sebagai contoh, Eri menyebut halte Basuki Rahmat yang potensial untuk diberikan hak penamaan, karena dalam penilaian (appraisal) nilai komersialnya dapat berbeda dibandingkan sekadar menempel logo.
Lokasi lainnya yang disebut memiliki visibilitas tinggi adalah halte di kawasan Embong Kaliasin, tepat di depan Hotel Bumi Surabaya.
Eri menekankan bahwa pemanfaatan halte tidak harus mengorbankan fungsi utama sebagai sarana transportasi masyarakat.
Dengan pengelolaan yang tepat, aset halte dapat mendatangkan nilai ekonomi tanpa mengurangi peran layanan publiknya.
Ia mendorong Dinas Perhubungan dan Pemerintah Kota untuk segera menyusun langkah konkret agar seluruh halte yang belum diutilisasi dapat ditawarkan kepada investor atau perusahaan yang berminat.
Eri optimistis apabila 69 halte tersebut didorong pemanfaatannya dalam tahun ini, maka akan terjadi peningkatan pendapatan yang signifikan bagi daerah.
Pendapatan tambahan diharapkan dapat mendukung pembiayaan program pembangunan dan peningkatan pelayanan publik sehingga manfaatnya terasa langsung oleh warga.
Pernyataan ini dikutip Sabtu (25/7/2026).







