Kementerian Keuangan memperpanjang penempatan dana kas negara sebesar Rp281 triliun di bank-bank anggota Himbara hingga akhir Desember 2026.
Pemerintah juga menyiapkan fasilitas dana siaga sebesar Rp100 triliun untuk digunakan bila sektor perbankan membutuhkan likuiditas tambahan.
Konsultan dan Perencana Keuangan Elvi Diana CFP menyatakan dukungan yang mempertimbangkan aspek kehati-hatian terhadap kebijakan tersebut.
Elvi menilai langkah ini penting untuk memastikan bank memiliki likuiditas yang cukup agar fungsi intermediasi berjalan lancar.
Menurutnya, ketersediaan dana itu membantu menjaga akses pembiayaan bagi pelaku usaha yang masih memerlukan modal kerja dan investasi.
“Perpanjangan penempatan ini memberi ruang bagi perbankan untuk menjaga kelancaran penyaluran kredit kepada sektor produktif,” ujar Elvi dalam keterangannya pada Selasa (30/6/2026).
Meski mendukung, Elvi menegaskan bahwa besaran dana publik yang ditempatkan harus disertai mekanisme tata kelola yang ketat.
Transparansi dan pengawasan menurutnya krusial untuk mencegah penyalahgunaan dan kebocoran anggaran.
Elvi mendorong adanya pemantauan berkala terhadap implementasi kebijakan agar efektivitas penggunaan dana dapat diukur.
Evaluasi itu meliputi pengukuran sejauh mana tambahan likuiditas berkontribusi pada penyaluran kredit, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi.
Dia menekankan perlunya keseimbangan antara dukungan stabilitas sistem keuangan dan penerapan prinsip akuntabilitas yang kuat.
Dengan pengawasan yang konsisten, Elvi berharap perpanjangan penempatan dana kas negara di Himbara dapat memperkuat ketahanan perbankan sekaligus mendukung pemulihan ekonomi berkelanjutan.







