Konsultan dan perencana keuangan Elvi Diana menuntut penguatan pengawasan atas asal dan aliran dana di sektor pinjaman daring (pindar).
Permintaan itu disampaikan Elvi sebagai dukungan atas pernyataan Anggota Komisi XIII DPR RI Yasonna Laoly mengenai perlunya penelusuran yang lebih ketat oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Kejaksaan Agung.
Elvi menekankan pentingnya pemeriksaan ketika ditemukan transaksi keuangan yang tidak wajar atau menimbulkan kecurigaan.
Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa hingga Juni 2026, pendanaan pindar dari lender luar negeri mencapai Rp17,28 triliun.
Angka tersebut tercatat tumbuh signifikan, yakni 34,18 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).
Menurut Elvi, arus modal lintas batas yang membesar membuat negara harus memastikan sumber dana benar-benar bersih dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia mengingatkan agar industri pindar tidak menjadi saluran bagi dana hasil tindak pidana atau praktik pencucian uang.
Dalam pernyataannya pada Senin (17/8/2026), Elvi menyerukan agar prinsip know your customer (KYC) dan anti-money laundering (AML) diterapkan bukan hanya pada peminjam, tetapi juga pada lender, termasuk yang berasal dari luar negeri.
Pengawasan, menurut Elvi, harus mampu menelusuri identitas dan pemilik manfaat akhir (beneficial owner), asal-usul kekayaan dan dana, pola transaksi, serta hubungan antara lender dan penerima pendanaan.
Elvi juga mendorong OJK untuk memperkuat koordinasi dengan PPATK, Bank Indonesia, aparat penegak hukum, serta otoritas luar negeri dalam mengawasi arus dana lintas batas.
Ia menyatakan mekanisme “follow the money” perlu menjadi bagian integral pengawasan untuk mengidentifikasi dan menindaklanjuti transaksi mencurigakan secara cepat.
Penguatan tata kelola sektor pindar dinilai penting demi menjaga kepercayaan publik dan memastikan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi berjalan sehat serta transparan.
OJK sendiri telah mengeluarkan POJK Nomor 40 Tahun 2024 untuk memperbaiki aspek kelembagaan, tata kelola, manajemen risiko, dan perlindungan konsumen di industri ini.
Di samping regulasi, OJK juga melakukan tindakan penegakan hukum sepanjang 2026.
Pada Januari 2026, OJK menuntaskan penyidikan yang melibatkan PT Crowde Membangun Bangsa, termasuk dugaan pencatatan palsu penyaluran dana lender kepada mitra fiktif.
Pada Juli 2026, OJK menyerahkan hasil pemeriksaan khusus terhadap PT Dana Syariah Indonesia kepada Bareskrim Polri untuk menelusuri aliran dana lender dan aset yang diduga diperoleh dari penggunaan dana tersebut.
Elvi menegaskan bahwa pertumbuhan pendanaan luar negeri harus diiringi peningkatan kapasitas pengawasan agar tidak ada celah bagi pelaku kejahatan keuangan.
Jumlah Rp17,28 triliun, kata dia, bukan angka sepele sehingga negara wajib memastikan arus modal tersebut tidak digunakan untuk tujuan melanggar hukum.
Pemerintah dan otoritas terkait diharapkan memastikan industri pindar berkembang dengan integritas dan akuntabilitas penuh.







