JENGGALA.ID – BANDUNG. DPRD Jawa Barat mengumumkan masa akhir jabatan Gubernur Jabar Ridwan Kamil dan Wakil Gubernur Uu Ruzhanul Ulum pada 5 September 2023 dalam rapat paripurna yang dilaksanakan Senin, 1 Agustus 2023.
Ketiga orang itu adalah Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden Bey Triadi Machmudin, Dirjen Peraturan Perundangan Kemenkumham Asep Mulyana, dan Guru Besar Universitas Padjajaran (Unpad) Keri Lestari.
Ketua Umum BMPR Zaka mencermati ketiga calon yang sudah diumumkan. Menurutnya Penjabat Gubernur Jawa Barat diminta untuk menjaga netralitas.
“Netralitas penting agar tidak menimbulkan protes dan menjaga stabilitas politik serta keamanan di daerah, terutama saat pesta demokrasi mendatang,” ujar Zaka, saat dikonfirmasi, Jumat 4 Agustus 2023.
Zaka menuturkan, Jawa Barat merupakan barometer politik di Tanah Air, sehingga menjadi pusat perhatian saat pemilu nanti. Sehingga dibutuhkan pejabat yang memiliki kehandalan dan netralitasnya dalam menjalankan tugas menjamin bahwa keputusan-keputusannya didasarkan pada kepentingan publik.
“Beliau di mata kita cukup mumpuni kapasitasnya sebagai tokoh perempuan Jawa Barat karena dianggap cocok karena sudah terbiasa dengan ritme kerja Gubernur Ridwan Kamil dan dinilai sebagai sosok yang independen karena latar belakang akademisinya,” ujar Zaka, saat dikonfirmasi, Jumat 4 Agustus 2023.
Zaka menyikapi netralitas tiga calon Pejabat Gubernur Jawa Barat dan akan menjadi pertanyaan besar ketika hajatan pemilihan presiden (Pilpres) 2024 berlangsung.
“Tapi harus diawasi supaya para kandidat tetap netral terkait Pilpres 2024,” tegas Zaka.
Zaka menilai Bey dapat menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah. Ini tak lepas dari latar belakangnya bergelut di Istana, dan tentunya punya kedekatan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Kemudian ada nama Keri Lestari seorang akademisi yang sangat berkualifikasi, menjadi Guru Besar di universitas terkemuka. Dan ketiga ada nama Dirjen Peraturan Perundangan Kemenkumham Asep Mulyana dari aparat penegak hukum.
“Dia dapat menjadi kepanjangan tangan pemerintah, khususnya presiden. Kemudian ada Keri Lestari yang memiliki pemahaman mendalam tentang karakter birokrasi di Jawa Barat dan Asep Mulayana memiliki peluang yang sama dengan Latar belakang keduanya dinilai cukup mentereng, ada akademisi dan aparat penegak hukum,” tuturnya.
Zaka berharap, penunjukan Pj Gubernur Jawa Barat periode 2023-2024 tidak ada muatan kepentingan politik.
“Pj Gubernur punya tanggung jawab besar dan memiliki tugas yang cukup berat. Itu karena ada Pemilu 2024, pesta demokrasi baik itu pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada), harapannya penunjukan Pj Gubernur Jawa Barat periode 2023-2024 tidak ada muatan kepentingan politik,” ujarnya.***







