Puncak dampak El Nino diperkirakan terjadi pada Juli hingga September 2026, sehingga kesiapsiagaan nasional perlu ditingkatkan segera.
Prof. Rokhmin Dahuri, anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, menekankan perlunya langkah antisipatif yang komprehensif menghadapi ancaman cuaca ekstrem tersebut.
Ia mengingatkan pengalaman El Nino 2023-2024 yang menurunkan produksi pangan dan mendorong kenaikan impor beras sebagai pelajaran penting bagi kebijakan saat ini.
Menurut Rokhmin, fokus ketahanan pangan tidak boleh sempit hanya pada stok beras nasional.
Ketahanan pangan harus menjamin kelangsungan produksi berbagai komoditas seperti jagung, kedelai, hortikultura, sayuran, buah-buahan, serta sektor peternakan.
Rokhmin mendorong perubahan paradigma menuju diversifikasi pangan berbasis potensi lokal untuk merespon perubahan iklim dan memperbaiki gizi masyarakat.
Komoditas alternatif yang disebutkan antara lain sagu, ubi, talas, sorgum, dan jagung sebagai sumber karbohidrat yang perlu dikembangkan kembali.
Pengembangan tersebut sebaiknya diwujudkan melalui gerakan nasional yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan komunitas lokal.
Selain diversifikasi, penguatan infrastruktur sumber daya air menjadi langkah mitigasi penting.
Rokhmin menyinggung kebutuhan pemanenan air hujan, pembangunan embung, perbaikan jaringan irigasi, serta pompanisasi di daerah rawan kekeringan.
Ia juga menilai prakiraan BMKG yang dirilis sejak April harus menjadi dasar tindakan kementerian dan lembaga teknis terkait.
Koordinasi antarkementerian serta antara pemerintah pusat dan daerah dinilai masih lemah dan perlu diperbaiki agar mitigasi lebih efektif.
Untuk wilayah berisiko tinggi mengalami kekeringan atau kebakaran hutan dan lahan, Rokhmin meminta pemerintah daerah segera menetapkan status siaga atau darurat.
Penetapan status tersebut penting agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan mendapat dukungan anggaran serta sumber daya memadai.
Kesediaan menghadapi El Nino menurutnya tidak cukup sekadar menjaga stok; produksi harus terus berjalan, distribusi dipastikan lancar, dan masyarakat terlindungi dari krisis pangan.







