DPR RI menanggapi tegas pengungkapan kasus eksploitasi seksual anak di Cibitung (Bekasi) dan Lokasari (Jakarta Barat) yang terungkap belakangan ini.
Anggota Komisi VIII dari Fraksi PDI Perjuangan, Selly Andriany Gantina, menyatakan apresiasi terhadap langkah cepat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang mendesak penerapan restitusi maksimal bagi korban.
Selly menilai mekanisme ganti rugi melalui penyitaan harta pelaku bukan sekadar kompensasi materi, tetapi juga instrumen untuk memberi efek jera yang nyata.
Namun, ia menegaskan tanggung jawab negara tidak boleh berhenti pada aspek materiil semata.
“Pemulihan terhadap anak korban tidak boleh berhenti pada pemberian ganti rugi materiil,” ujar Selly dalam siaran persnya, Senin (13/7).
Menurutnya, negara wajib memastikan rehabilitasi psikologis, pemulihan sosial, keberlanjutan pendidikan, serta pendampingan jangka panjang hingga korban mampu menjalani hidup normal kembali.
Dalam sepekan terakhir, kepolisian berhasil membongkar praktik prostitusi anak di kedua lokasi tersebut.
Sejumlah korban berhasil diselamatkan, dan para mucikari kini telah diamankan oleh aparat penegak hukum.
Selly yang berasal dari Dapil Jawa Barat VIII mengingatkan adanya celah besar dalam sistem perlindungan anak di Indonesia.
Ia mencatat kelemahan pengawasan di lingkungan berisiko, rendahnya deteksi dini terhadap anak rentan, dan sinergi antarinstansi yang belum optimal sebagai pekerjaan rumah yang mendesak untuk diperbaiki.
Legislator itu menegaskan bahwa anak berhak atas keadilan di pengadilan sekaligus hak untuk mendapatkan kembali masa depan mereka.
Ia juga menyebutkan bahwa negara harus hadir tidak hanya dalam menegakkan hukum, tetapi juga dalam memulihkan korban dan memperkuat pencegahan agar tidak ada lagi anak yang menjadi korban eksploitasi.
Selly merupakan mantan Plt. Bupati Cirebon.
Mengikuti pernyataan Ketua DPR RI Puan Maharani terkait pentingnya hak restitusi, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan komitmen mendorong pendekatan pencegahan ketimbang hanya penanganan pascakejadian.
Fraksi tersebut juga mengingatkan bahwa ketentuan mengenai restitusi sudah diatur secara tegas dalam Pasal 30 dan 31 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
Fraksi PDI Perjuangan mendorong kementerian terkait untuk memperkuat strategi nasional yang terintegrasi melalui beberapa langkah konkret.
Pertama, sinergi lintas sektor antara Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), serta Kementerian Agama untuk membangun sistem edukasi, deteksi dini, dan pendampingan keluarga.
Kedua, penguatan basis komunitas dengan meningkatkan kewaspadaan di lingkungan pertama anak, termasuk keluarga, sekolah, pesantren, dan rumah ibadah.
Ketiga, evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas layanan rehabilitasi sosial dan rumah aman (shelter) agar layanan lebih cepat, layak, ramah anak, dan berkelanjutan.
Selly menekankan bahwa pemulihan korban tidak bisa diukur hanya dari selesainya proses hukum semata.
Menurutnya, ukuran keberhasilan adalah kemampuan negara mengembalikan rasa aman, kepercayaan diri, serta masa depan anak-anak korban.
Ia menutup dengan menegaskan bahwa pemenuhan hak anak untuk tumbuh di lingkungan yang aman dan bermartabat merupakan tanggung jawab kolektif seluruh pemangku kepentingan.







