Komisi Pemberantasan Korupsi menahan mantan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Banten dan Jakarta Khusus, Mohammad Haniv, terkait dugaan penerimaan gratifikasi.
Penahanan berlangsung selama 20 hari, terhitung sejak 19 Agustus sampai 7 September 2026.
Haniv ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.
Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menyatakan hal tersebut dalam keterangannya pada Rabu 19 Agustus 2026.
Menurut keterangan penyidik, Haniv telah berstatus tersangka sejak 25 Februari 2025.
Ia diduga melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerimaan gratifikasi.
Penyidikan menyorot dugaan pemanfaatan pengaruh dan relasi saat Haniv menjabat Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus untuk keuntungan pribadi dan usaha anaknya.
Pada 2016, Haniv diduga mengirimkan surel kepada sejumlah bawahan untuk meminta bantuan mencari sponsorship bagi kegiatan fashion show anaknya yang berinisial FP.
Permintaan ditujukan kepada beberapa perusahaan yang merupakan wajib pajak, baik di dalam maupun di luar Jakarta.
Atas instruksi tersebut, perusahaan-perusahaan yang dimaksud diduga menyalurkan dana sponsorship langsung ke rekening anak Haniv.
Uang sponsorship dari perusahaan wajib pajak di Jakarta diperkirakan mencapai sekitar Rp400 juta.
Sementara dari perusahaan di luar Jakarta nilainya diperkirakan sekitar Rp300 juta.
Selain sponsorship, penyidik menemukan dugaan penerimaan gratifikasi berupa valuta asing pada periode 2014 hingga 2022.
Gratifikasi itu diduga disalurkan melalui perantara berinisial BSA dan kemudian ditempatkan Haniv dalam instrumen deposito dengan nilai sekitar Rp10 miliar.
Haniv juga diduga menerima gratifikasi valas dari sejumlah pihak pada periode 2013 hingga 2018 yang ditukarkan melalui money changer dengan total sekitar Rp10 miliar.
KPK menyebut total penerimaan gratifikasi dari berbagai perusahaan tersebut sekurang-kurangnya mencapai Rp20,7 miliar.
Penyidik masih menelusuri aliran dana serta pihak-pihak lain yang diduga terkait dalam perkara ini.







