Penyidikan atas dugaan korupsi kuota haji dinyatakan selesai dan berkas perkara dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum.
Penyerahan berkas, barang bukti, serta para tersangka dilakukan dalam rangka pelaksanaan tahap II penanganan perkara.
Jubir KPK Budi Prasetyo menyatakan bahwa pelimpahan ini menandai berakhirnya proses penyidikan, dalam keterangannya, Selasa 14 Juli 2026.
Jaksa penuntut umum diberi waktu paling lama 14 hari untuk menyusun surat dakwaan.
Setelah dakwaan disusun, perkara akan dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk proses persidangan.
Dalam tahap pelimpahan itu, terdapat empat tersangka, termasuk Yaqut Cholil Qoumas yang pernah menjabat sebagai Menteri Agama.
Tiga tersangka lainnya adalah mantan Staf Khusus Menteri Agama Ishfah Abidal Aziz, Direktur Operasional PT Maktour Ismail Adham, dan Komisaris PT Raudah Eksati Utama Asrul Azis Taba.
KPK menegaskan persidangan nanti akan menjadi forum pembuktian untuk menguji seluruh fakta dan alat bukti di hadapan majelis hakim.
Lembaga itu juga mengajak publik untuk mengawal proses persidangan secara objektif demi transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum.
Yaqut menyampaikan harapannya agar sidang dapat membuka seluruh kebenaran perkara; “Bismillah, semoga kebenaran terungkap,” ujarnya.
Saat diminta menanggapi kemungkinan keterlibatan pihak lain, Yaqut menjawab singkat, “Insyaallah.”
Kasus ini bermula dari pemberian tambahan 20.000 kuota haji oleh pemerintah Arab Saudi.
Menurut aturan yang berlaku, kuota haji khusus seharusnya dibatasi 8 persen.
Namun, kebijakan itu diduga diubah sehingga menjadi 50 persen untuk haji reguler dan 50 persen untuk haji khusus, yang membuka peluang praktik korupsi.
Perubahan kebijakan tersebut diduga memicu pungutan biaya tambahan terhadap calon jemaah haji.
Berdasarkan hasil penyidikan, praktik ini diperkirakan menyebabkan kerugian negara hingga Rp622 miliar.
Dana yang dikumpulkan dari pungutan tersebut diduga mengalir ke sejumlah pihak di lingkungan Kementerian Agama.







