Festival Dieng Culture dinilai tumbuh dari inisiatif masyarakat setempat dan berkembang tanpa dominasi rencana dari atas.
Penilaian itu disampaikan oleh Direktur Musik Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Dr. Mohammad Amin.
Amin menyebut pemerintah berperan sebagai fasilitator dan memberikan legitimasi terhadap kegiatan yang sudah ada secara organik di masyarakat.
Pernyataan Amin disampaikan dalam sesi IP Talks & Coffee pada Festival Kopi Dieng 2026 yang disiarkan langsung melalui YouTube DJKI Kemenkum pada Sabtu 29 Agustus 2026.
Menurut Amin, penggagas acara, Alif Faozi, muncul sebagai figur lokal yang berperan penting dalam pengembangan festival tersebut.
Amin menilai pola pengembangan yang berasal dari masyarakat berbeda dengan model top-down, dan ia mendukung keputusan komunitas yang menolak pembangunan hotel di kawasan tersebut.
Selain aspek perizinan dan legitimasi, Amin mengingatkan agar evaluasi dampak festival tidak hanya berfokus pada angka ekonomi semata.
Sebuah studi disebut mencatat bahwa dampak ekonomi kegiatan di Dieng mencapai sekitar Rp40 hingga Rp50 miliar pada tahun sebelumnya.
Namun Amin menggarisbawahi pentingnya melihat bagaimana manfaat itu didistribusikan kepada komunitas lokal.
Alif Faozi, pendiri Dieng Culture Festival sekaligus Ketua Kelompok Sadar Wisata Dieng Pandawa, mengatakan upaya awal bertumpu pada pengenalan kekayaan budaya Dieng.
Alif menegaskan bahwa budaya di sana dapat dijadikan fondasi pengalaman wisata yang lebih kaya.
Ia menjelaskan bahwa pariwisata berkualitas harus menawarkan aktivitas bagi pengunjung—bukan sekadar objek untuk dilihat.
Konsepnya menuntut pengalaman “something to do, something to learn, something to feel and something to buy” agar wisatawan tinggal lebih lama dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas.
Pemerintah daerah, menurut Bupati Banjarnegara Amalia Desyana, memberi ruang bagi pelaku lokal untuk mengelola acara dengan dukungan berupa saran dan masukan tanpa intervensi konsep.
Amalia menyatakan keyakinan bahwa ketika pelaku lokal diberi kebebasan, mereka mampu menunjukkan kinerja terbaik.
Kristiano Hadi Pranoto, Ketua Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Banjarnegara, memaparkan arah pengembangan ekonomi kreatif melalui kolaborasi lintas subsektor.
Salah satu inisiatif yang direncanakan adalah agenda street coffee yang dijadwalkan rutin mulai Oktober di Alun-Alun Banjarnegara.
Rangkaian kegiatan itu akan dikolaborasikan dengan komunitas skateboard, pelukis, dan kelompok anak muda untuk memperluas ruang bagi pelaku ekonomi kreatif.
Menurut Kristiano, strategi kolaboratif ini ditujukan agar pengembangan tidak terpusat pada satu subsektor, melainkan melibatkan berbagai potensi kreatif dari masyarakat.







