Pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan yang mencapai 8 persen mendapat sorotan serius karena belum diikuti perlindungan sosial ketenagakerjaan yang merata.
Pernyataan itu disampaikan oleh Edy Wuryanto, Anggota Komisi IX DPR RI, saat kegiatan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI terkait Optimalisasi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (8/7/2026).
Edy menegaskan bahwa lonjakan indikator makro tidaklah cukup bila hak-hak pekerja atas jaminan sosial masih banyak yang belum terpenuhi.
Berdasarkan data yang diterima Komisi IX DPR RI, kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan di sektor formal Kalimantan Timur tercatat 68,9 persen.
Angka itu setara dengan sekitar 618 ribu pekerja dari total 897 ribu pekerja formal di wilayah tersebut.
Artinya, sekitar 31,1 persen pekerja formal belum mendapatkan perlindungan yang menjadi hak konstitusional mereka.
Edy meminta agar kondisi ini segera ditelusuri untuk mengetahui di mana saja pekerja yang belum terdaftar berada dan apa penyebabnya.
Ia juga mengingatkan bahwa perusahaan berkewajiban mendaftarkan pekerjanya minimal pada program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
Situasi di sektor informal menunjukkan persoalan serupa, dengan sekitar 38,9 persen pekerja informal di Kalimantan Timur belum memiliki kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Untuk mengatasi masalah ini, Edy mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dan serikat pekerja agar cakupan kepesertaan dapat diperluas.
Selain itu, ia meminta kewaspadaan terhadap potensi gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang mungkin timbul akibat ketidakpastian ekonomi global dan nasional.
Merujuk laporan Apindo, tren PHK di Kalimantan Timur mulai meningkat, dengan lebih dari 2.000 pekerja terdampak di Kabupaten Kutai Kartanegara dan lebih dari 3.000 pekerja di Kabupaten Kutai Timur.
Edy menekankan bahwa pemerintah daerah harus memastikan hak pekerja yang terkena PHK terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia mengingatkan pula bahwa sesuai Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bersifat wajib.
Ruang lingkup meliputi lima program utama:
– Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
– Jaminan Kematian (JKM)
– Jaminan Hari Tua (JHT)
– Jaminan Pensiun (JP)
– Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)
Menutup pernyataannya, Edy berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dunia usaha segera memperluas jangkauan perlindungan agar pertumbuhan ekonomi benar-benar dirasakan pekerja dan masyarakat luas, bukan sekadar angka statistik.







