OCBC Group Research memperingatkan bahwa fenomena El Nino berpotensi mendorong inflasi pangan yang lebih tajam dibandingkan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN.
Pernyataan tersebut tercantum dalam laporan OCBC Group Research yang dikutip Xinhua dan dilansir dari Bernama, Jumat, 11 September 2026.
Menurut Ekonom Senior ASEAN dan India OCBC, Lavanya Venkateswaran, Filipina, Indonesia, dan Thailand termasuk negara dengan paparan tinggi terhadap risiko El Nino.
Malaysia dan Vietnam juga menghadapi risiko cukup signifikan, meskipun dampaknya diperkirakan lebih terpusat pada sektor-sektor tertentu.
Salah satu mekanisme utama yang meningkatkan tekanan inflasi adalah kenaikan harga pangan impor, karena sebagian besar negara ASEAN merupakan importir bersih pangan.
Beras disebut sebagai komoditas yang rentan mengalami lonjakan harga, sementara Thailand dan Vietnam menjadi pengecualian sebagai eksportir beras utama.
Di samping itu, hampir seluruh negara ASEAN juga merupakan importir bersih biji-bijian dalam jumlah besar, termasuk negara-negara ASEAN-6.
Kenaikan harga gandum dan jagung di pasar global dapat memperkuat tekanan inflasi impor, namun besaran efeknya akan berbeda antarnegara.
Perbedaan tersebut bergantung pada pangsa pangan dalam keranjang konsumsi, tingkat ketergantungan pada impor, serta kebijakan domestik seperti subsidi dan pengendalian harga.
Dampak El Nino terhadap pertumbuhan ekonomi diperkirakan tidak merata dan akan lebih terkonsentrasi pada sektor pertanian.
Negara dengan sektor pertanian relatif besar — seperti Indonesia, Filipina, Thailand, dan Vietnam — lebih rentan mengalami penurunan produksi serta melemahnya pendapatan di kawasan pedesaan.
Sebaliknya, negara-negara yang mengekspor produk pertanian, termasuk Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam, berpotensi memperoleh sebagian kompensasi melalui peningkatan penerimaan ekspor komoditas.
Respons kebijakan pemerintah akan menentukan seberapa besar dampak terhadap inflasi dan perekonomian, dengan langkah-langkah seperti pembatasan perdagangan pangan, pelepasan stok, dan kebijakan subsidi sebagai alat utama intervensi.







