Kementerian Kebudayaan menyatakan alokasi anggaran untuk penetapan Cagar Budaya Peringkat Nasional Tahun 2026 berskala terbatas.
Kementerian menjelaskan pembatasan tersebut sejalan dengan kebijakan efisiensi ketat penggunaan anggaran negara.
Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, menyampaikan bahwa besaran pembiayaan lapangan disesuaikan dengan kondisi nyata dan tingkat kerusakan setiap situs.
Pemerintah terlebih dahulu melakukan pencatatan dan verifikasi kondisi situs sebelum memutuskan jenis intervensi yang diperlukan secara tepat dan terukur.
Fadli Zon mengatakan bagian besar anggaran lapangan dialokasikan untuk biaya operasional seperti ongkos, transportasi, dan akomodasi, sementara honorarium diatur sesuai standar.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Taklimat Media: Penetapan Cagar Budaya Peringkat Nasional 2026, di Gedung Kemendikdasmen, Jakarta Selatan, Rabu, 2 September 2026.
Pemerintah menekankan prioritas pada situs dengan tingkat kerusakan berat yang memerlukan tindakan segera dari pemerintah pusat.
Salah satu contoh yang disebut adalah Keraton Solo, yang dilaporkan mengalami kerusakan parah sehingga membutuhkan intervensi komprehensif dan terukur di lapangan.
Intervensi serupa juga akan diarahkan pada bangunan bersejarah lain yang dipandang perlu dukungan pelestarian serius dari pemerintah pusat.
Selain situs berukuran besar, perhatian juga diberikan pada cagar budaya skala kecil, termasuk makam tokoh bersejarah nasional yang penting bagi narasi kebangsaan.
Pemerintah berencana mendorong penetapan makam pahlawan nasional sebagai Cagar Budaya Nasional secara bertahap bersama pemerintah daerah.
Beberapa makam tokoh telah resmi berstatus Cagar Budaya, antara lain makam Cut Nyak Dhien, Pangeran Diponegoro, dan Imam Bonjol.
Pemerintah membuka peluang penetapan baru seiring bertambahnya daftar pahlawan nasional dan kebutuhan melindungi bangunan bersejarah demi generasi mendatang.







