Dr. Zainuddin Hasan, Ketua Pusat Studi Antikorupsi Universitas Bandar Lampung, menilai lemahnya efek jera merupakan hambatan serius dalam upaya pemberantasan korupsi di tingkat nasional.
Menurutnya, tanpa mekanisme perampasan aset yang efektif pelaku korupsi seringkali masih menikmati kekayaan setelah menjalani hukuman sehingga pemulihan kerugian negara tidak maksimal.
“Efek jera penting karena pelaku korupsi hanya takut dipenjara, tetapi takut asetnya dirampas,” ujar Zainuddin.
Ia menekankan perlunya pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai alat hukum yang memperkuat pemulihan aset negara melalui gugatan perdata setelah proses pidana selesai.
RUU itu, kata dia, harus mengatur mekanisme yang jelas agar upaya pengembalian kerugian negara dapat dilakukan secara lebih maksimal.
Zainuddin menyatakan RUU Perampasan Aset wajib menegakkan beberapa prinsip fundamental, yakni proses hukum, perlindungan pihak ketiga, pembuktian, pengawasan, serta transparansi pengelolaan aset.
Semua langkah perampasan, tegasnya, harus dapat dibuktikan di pengadilan agar penerapan aturan ini tidak bersifat sewenang-wenang dan terhindar dari penyalahgunaan kewenangan.
Ia juga mengkritik rancangan yang dinilai belum komprehensif dalam menghadapi praktik penyembunyian aset melalui perusahaan cangkang, rekening lain, kripto, dan luar negeri.
Oleh sebab itu, Zainuddin berharap pembahasan RUU dilakukan secara mendalam agar aturan tersebut mampu menindak dan mengejar aset yang tersebar lintas negara secara efektif.
Dia mendorong DPR untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset karena payung hukum tersebut dianggap penting untuk memperkuat efek jera.
Lebih lanjut, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi harus menyentuh akar masalah dan aliran uangnya sehingga tindakan seperti operasi tangkap tangan atau OTT dinilai tidak cukup.







