Edy Wuryanto mengusulkan agar pekerja miskin di sektor informal dimasukkan dalam skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Ketenagakerjaan yang dibiayai penuh oleh negara.
Pernyataan itu disampaikan saat Edy hadir dalam Sosialisasi Program BPJS Ketenagakerjaan di Gedung Serbaguna Desa Pancur, Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, Rabu (29/7/2026).
Edy menekankan bahwa perlindungan sosial tidak boleh terbatas pada layanan kesehatan saja.
Menurutnya, pekerja informal berpenghasilan rendah juga membutuhkan jaminan terhadap risiko kecelakaan kerja dan kematian saat melakukan kegiatan sehari-hari.
Dia merujuk pada UU SJSN (Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional) yang mewajibkan setiap penduduk menjadi peserta BPJS.
Edy menilai sifat kewajiban tersebut menempatkan tanggung jawab pada negara untuk menanggung iuran bagi warga kurang mampu, sejalan dengan ketentuan UUD 1945 tentang pemeliharaan fakir miskin oleh negara.
Bersama Fraksi PDI Perjuangan di Komisi IX, Edy menyatakan sedang mendorong penguatan norma hukum dalam RUU Ketenagakerjaan.
Tujuannya agar Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi warga miskin menjadi kewajiban yang ditanggung oleh APBN.
Sasaran kebijakan yang diusulkan mencakup kelompok rentan seperti nelayan, pemulung, dan petani yang tergolong pada kategori ekonomi desil 1 hingga 5.
Edy memperkirakan ada sekitar 20 juta pekerja informal miskin yang berhak atas perlindungan ini.
Perhitungan iuran yang diajukan sebesar Rp16.800 per orang per bulan, sehingga dibutuhkan anggaran sekitar Rp4 triliun per tahun.
Menurut Edy, besaran itu relatif kecil bagi APBN tetapi manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.
Ia berharap pemerintah menyetujui usulan tersebut dalam pembahasan RUU Ketenagakerjaan sehingga jangkauan perlindungan sosial nasional makin merata.
Ariya Dwi Rendra, Kepala Bidang Kepesertaan Program Khusus BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kudus, mengakui bahwa cakupan kepesertaan masyarakat dalam program ini masih belum optimal.
Ariya menyebut saat ini cakupan perlindungan masyarakat mungkin masih berada di bawah 50 persen.
Oleh karena itu, dia menilai perlu ada sinergi lebih kuat antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan edukasi dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.







