Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, mengkritik rencana efisiensi anggaran yang dilaksanakan Kementerian Kesehatan karena menyasar program-program prioritas pemerintah.
Edy mempertanyakan alasan pemotongan dana pada skema Quick Win yang menurutnya memiliki dampak langsung terhadap layanan kesehatan masyarakat.
Dalam pembahasan Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 di Gedung DPR RI, Edy memaparkan beberapa program strategis yang terkena pemangkasan.
Program-program tersebut meliputi Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Tuberkulosis (TB), skrining hipotiroid kongenital, program pendidikan kesehatan, dan Cek Kesehatan Gratis (CKG).
Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah III itu menilai keempat program punya peranan penting untuk memperkuat layanan kesehatan dasar dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
Edy menuntut penjelasan teknis dari Kemenkes terkait dasar kebijakan yang menjadikan program prioritas sebagai objek efisiensi anggaran.
Ia juga memaparkan postur anggaran Kemenkes tahun 2025 sebesar Rp114,1 triliun, dengan pemblokiran anggaran total Rp12,3 triliun.
Rincian pemblokiran tersebut tercatat sebagai Efisiensi Inpres No. 1/2025 sebesar Rp9,2 triliun dan Efisiensi Non-Inpres sebesar Rp3,05 triliun.
Hingga kini realisasi anggaran Kemenkes dilaporkan mencapai Rp94,6 triliun atau sekitar 93 persen, sementara sisa yang belum terserap tercatat Rp7,1 triliun.
Selain soal serapan dan efisiensi, Edy menyoroti temuan audit pada laporan keuangan senilai Rp1,853 triliun dan meminta daftar bidang yang menjadi objek temuan itu.
Politikus Fraksi PDI Perjuangan tersebut menegaskan perlunya rincian progres penyelesaian atas 202 temuan yang diklaim telah ditindaklanjuti oleh Kemenkes.
Edy menegaskan fungsi pengawasan DPR tidak hanya melihat angka serapan, melainkan memastikan setiap alokasi anggaran mendukung arah pembangunan kesehatan nasional.
Menurutnya, langkah efisiensi harus diarahkan pada peningkatan efektivitas belanja (spending better), bukan pada pengurangan program prioritas yang dibutuhkan masyarakat.







