Ketidakjelasan status ketenagakerjaan di sektor kesehatan dan potensi pemanfaatan tenaga kerja secara tidak adil menjadi perhatian Edy Wuryanto.
Edy adalah anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan yang menekankan perlunya kepastian dan perlindungan bagi tenaga kesehatan.
Pernyataan itu disampaikan saat menerima audiensi Forum Komunikasi Nasional Lintas Profesi Kesehatan (FORKOMNASLIPKES) dan Dewan Eksekutif Nasional Asosiasi Pekerja Kesehatan Seluruh Indonesia (APKSI).
Pertemuan berlangsung di Gedung Nusantara I, Jakarta, Kamis (20/8).
Salah satu poin yang dikritik adalah keberadaan tenaga kesehatan yang berstatus non-ASN atau honorer dengan mekanisme yang tidak masuk dalam skema Undang-Undang ASN.
Edy mengingatkan bahwa menurut Undang-Undang ASN, status pegawai negara hanya terbagi menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Ia menilai perekrutan tenaga honorer di luar dua skema itu berpotensi menjadi bentuk eksploitasi.
Edy juga menyinggung perlakuan berbeda yang diterima tenaga pendidik, di mana guru PPPK dan guru honorer mendapat kesempatan diangkat menjadi PNS pusat maupun menjadi PPPK penuh waktu.
Menurutnya, jika kebijakan tersebut diberlakukan kepada guru, perlu dipertimbangkan alasan yang membuat tenaga kesehatan tidak menerima perlakuan serupa.
Selain isu status kepegawaian, Edy mengingatkan pentingnya menyeimbangkan investasi fisik fasilitas kesehatan dengan peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan.
Dia menyebut program strategis seperti revitalisasi 10.000 puskesmas dan peningkatan kualitas rumah sakit umum daerah (RSUD) harus disertai penguatan sumber daya manusia (SDM) yang menjadi pelaksana layanan.
Untuk mendukung kebijakan dan perencanaan anggaran, Edy meminta asosiasi dan forum tenaga kesehatan memperbarui data anggotanya secara rinci dan akurat.
Data valid ini diperlukan sebagai dasar perhitungan kebutuhan anggaran dan perumusan kebijakan penataan SDM kesehatan, termasuk pemberian kepastian status kepegawaian.
Edy menegaskan Komisi IX akan menggunakan data tersebut dalam proses advokasi politik anggaran agar tenaga kesehatan memperoleh kepastian dan keadilan dalam skema ASN.







