Kematian dr. Eliza Princila Utami Pakaenoni, yang akrab disapa dr. Icha dan bertugas di RS Leona Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, diduga terkait dengan intimidasi dari kerabat pasien.
Peristiwa tersebut mendapat perhatian dari Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, yang menyampaikan duka cita mendalam sekaligus menyerukan penguatan perlindungan bagi tenaga kesehatan.
Edy menegaskan bahwa masyarakat harus menghormati proses penyelidikan yang sedang berlangsung dan menghindari spekulasi mengenai penyebab wafatnya almarhumah.
Namun, menurutnya, kasus ini harus dijadikan momentum untuk memperkokoh jaminan keselamatan dan keamanan bagi dokter, perawat, bidan, serta tenaga kesehatan lainnya.
Dalam rilis yang diterima Parlementaria, Senin (29/6/2026), Edy menjelaskan bahwa perlindungan tidak sebatas aspek fisik, tetapi juga mencakup keamanan psikologis saat menjalankan praktik profesional.
Ia menekankan bahwa tenaga kesehatan harus mampu bekerja berdasarkan ilmu pengetahuan, standar profesi, standar pelayanan, SOP, dan kode etik tanpa tekanan atau intimidasi.
Edy mengingatkan bahwa hak-hak tenaga kesehatan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
Secara spesifik, Pasal 273 ayat (1) UU tersebut memuat jaminan perlindungan hukum, keselamatan dan kesehatan kerja, serta perlakuan yang sesuai martabat kemanusiaan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam praktik profesinya.
Ia juga menyampaikan bahwa tidak semua permintaan pasien atau keluarganya dapat dipenuhi apabila secara medis belum ada indikasi, tidak tersedia, atau tidak sesuai standar pelayanan.
Untuk itu Edy menekankan pentingnya komunikasi yang jelas antara tenaga kesehatan dan keluarga pasien guna mencegah kesalahpahaman.
Penyelesaian perbedaan pandangan dalam pelayanan kesehatan, menurutnya, harus mengutamakan dialog, mekanisme etik, dan prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Edy mengingatkan pula keberadaan Majelis Disiplin Profesi (MDP) sebagaimana diatur dalam Pasal 306 juncto Pasal 308.
MDP diberi kewenangan untuk memeriksa dugaan pelanggaran disiplin profesi serta mengeluarkan putusan dan rekomendasi jika ditemukan indikasi pelanggaran pidana atau perdata.
Selain perlindungan hukum, Edy mengusulkan perluasan bentuk perlindungan meliputi pendampingan psikologis, sistem pelaporan yang mudah diakses, serta dukungan institusional saat terjadi konflik pelayanan.
Ia juga mengapresiasi langkah cepat Kementerian Kesehatan yang melakukan investigasi bersama pemangku kepentingan untuk memastikan fakta secara transparan dan akuntabel.
Sebagai legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah III dan kader PDI Perjuangan, Edy berharap hasil penyelidikan kepolisian serta investigasi Kementerian Kesehatan memberi kejelasan publik dan menjadi dasar penguatan sistem perlindungan tenaga kesehatan.
Ia menegaskan bahwa upaya perlindungan tidak boleh berhenti pada ungkapan duka semata, melainkan harus diterjemahkan ke dalam kebijakan dan praktik yang menjamin keselamatan tenaga kesehatan.
Melindungi tenaga kesehatan, menurut Edy, merupakan langkah krusial untuk menjaga mutu layanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia.







