Edy Wuryanto, anggota Komisi IX DPR RI, menegaskan bahwa peningkatan mutu pelayanan harus berjalan beriringan dengan upaya pemerataan akses kesehatan di seluruh Indonesia.
Sorotan legislatif tertuju pada kondisi layanan rawat inap kelas 3 yang masih banyak mengalami keterbatasan dan ketidaksesuaian standar.
Pernyataan tersebut disampaikan Edy saat sosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) bersama Kementerian Kesehatan di Gedung Serba Guna Desa Pamotan, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang, Senin (13/7).
Menurut Edy, perluasan akses melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tidak akan maksimal tanpa pembenahan kualitas di rumah sakit.
Ia mengingatkan bahwa mayoritas pemanfaat layanan kelas 3 adalah peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang berasal dari kelompok masyarakat kurang mampu.
Edy menyebut kondisi ruang rawat kelas 3 kerapkali berada di bawah standar; ruang sering kotor, ventilasi dan pencahayaan kurang, fasilitas kamar mandi terbatas, dan tombol darurat untuk pasien kritis sering tidak tersedia.
Komisi IX mendesak agar Kementerian Kesehatan segera menerapkan kebijakan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) di seluruh rumah sakit yang bermitra dengan BPJS Kesehatan.
KRIS tidak hanya mengatur aspek fisik ruang perawatan tetapi juga menjamin tiga pilar utama bagi pasien.
Keselamatan (safety) yang terjamin.
Kenyamanan ruang perawatan yang layak.
Kualitas pelayanan yang manusiawi.
Edy memperingatkan bahwa rumah sakit yang enggan atau tidak mampu memenuhi standar KRIS berisiko dikenai sanksi berat, termasuk pemutusan kerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Langkah ini menurutnya penting agar masyarakat kurang mampu memperoleh layanan kesehatan yang manusiawi dan terhormat sesuai hak konstitusional mereka, pungkas legislator asal Jawa Tengah tersebut.







