Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Edi Purwanto, mengingatkan bahwa keselamatan perkeretaapian masih belum mendapat perhatian memadai dari pemerintah meskipun Presiden telah berulang kali menginstruksikan percepatan penanganan perlintasan sebidang setelah kecelakaan maut di Bekasi.
Pernyataan Edi disampaikan Jumat (17/7/2026) saat ia menilai belum ada langkah nyata yang mencerminkan arahan Presiden dalam program dan penganggaran Kementerian Perhubungan.
Menurut Edi, Presiden telah memberi arahan agar anggaran disiapkan untuk pembangunan flyover dan underpass sebagai upaya mengurangi risiko di perlintasan sebidang.
Namun Edi mempertanyakan realisasi kebijakan tersebut karena hingga kini jejak pelaksanaannya belum terlihat dalam kegiatan kementerian terkait.
Politikus itu menegaskan bahwa arahan presiden seharusnya segera ditindaklanjuti oleh kabinet sehingga program keselamatan dapat dilaksanakan tanpa penundaan.
Salah satu hambatan yang disebut Edi adalah keterbatasan anggaran; hanya sekitar 58 persen dari total kebutuhan yang diajukan dapat dipenuhi.
Akibatnya, sektor perhubungan tercatat memiliki backlog anggaran sekitar Rp26 triliun, sementara total backlog seluruh mitra kerja Komisi V mencapai Rp252 triliun.
Kondisi ini berdampak pada berbagai upaya penting seperti modernisasi sistem persinyalan, pembangunan perlintasan tidak sebidang, serta peningkatan kualitas layanan transportasi publik.
Sebagai solusi, Edi mengusulkan kajian pengelolaan perkeretaapian yang lebih terintegrasi melalui PT Kereta Api Indonesia (Persero).
Ia menyebut integrasi tersebut perlu mencakup penanganan perlintasan sebidang, penguatan sistem persinyalan, hingga penerapan Automatic Train Control (ATC) untuk meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api.
Edi menegaskan bahwa fokus utama harus pada peningkatan pelayanan dan keselamatan, bukan pada siapa pihak yang mengelola sistem tersebut.







