Anggota Komisi V DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jambi, Edi Purwanto, mendesak percepatan pembangunan serta perbaikan mutu infrastruktur jalan nasional di Provinsi Jambi.
Ia menilai sinergi antara pemerintah pusat, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Jambi, pemerintah daerah, dan DPR harus diperkuat untuk menuntaskan persoalan di lapangan.
Pernyataan tersebut disampaikan dan dikutip Senin (10/8/2026) saat Edi menekankan pentingnya kerja sama lintas instansi agar permasalahan teknis dapat segera ditindaklanjuti.
Kunjungan itu dilakukan dalam rangka reses kerja ke Kantor BPJN Jambi.
Dalam kesempatan kunjungan, Edi menyoroti urgensi penanganan jalan dan jembatan nasional sebagai penopang aktivitas masyarakat dan pergerakan ekonomi di wilayah Jambi.
Menurutnya, persoalan infrastruktur tidak mungkin diselesaikan oleh satu pihak saja sehingga komunikasi serta koordinasi berkelanjutan menjadi kunci.
Sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi, ia juga menunjuk beberapa ruas jalan nasional yang membutuhkan perhatian segera karena dampaknya terhadap distribusi barang dan mobilitas masyarakat.
Edi menegaskan bahwa kualitas jalan berkaitan langsung dengan biaya logistik dan laju pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga penganggaran dan perencanaan harus memprioritaskan perbaikan serta peningkatan kapasitas jalan.
Ia mendorong agar ruas yang rusak atau yang perlu pelebaran dimasukkan dalam skema prioritas pembangunan di tingkat pusat dan daerah.
Dengan pengalaman sebagai mantan Ketua DPRD Provinsi Jambi periode 2019–2024, Edi mengatakan kunjungan ini bagian dari fungsi pengawasan sekaligus upaya menyerap persoalan teknis yang dihadapi di daerah.
Penyerapan aspirasi dan data teknis dari BPJN dinilai penting agar kebutuhan pembangunan infrastruktur Jambi dapat diperjuangkan secara tepat di tingkat pemerintah pusat.
Edi berharap komunikasi antara BPJN Jambi dan Komisi V DPR RI berlangsung intensif agar kebutuhan pembangunan di Jambi dapat terakomodasi dalam pembahasan anggaran pusat.
Komisi V akan terus menindaklanjuti aspirasi tersebut dan mengawal agar program-program infrastruktur yang menjadi kewenangan pusat berdampak nyata bagi masyarakat Jambi, pungkasnya.







