Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Jawa Timur mengecam pola penanganan kekeringan yang dinilai masih bersifat darurat dan reaktif.
Anggota fraksi tersebut, Eddy Paripurna, menegaskan kebutuhan solusi permanen untuk krisis air yang berulang setiap musim kemarau.
Eddy Paripurna merupakan Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim dan mantan Wakil Bupati Pasuruan.
Ia menunjuk beberapa desa di Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan—Watulumbung, Karangjati, Cukurguling, Pancur, dan Bulukandang—sebagai wilayah yang berulang kali mengalami kekurangan air bersih.
Menurut Eddy, distribusi air melalui mobil tangki hanya meredam masalah sesaat tanpa menyentuh akar persoalan dari hulu.
Dalam kapasitasnya sebagai Anggota Komisi B DPRD Jatim, ia meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan intervensi karena skala krisis telah melampaui kemampuan pemerintah kabupaten.
Ia mendorong kebijakan dan tindakan strategis yang melibatkan lintas sektor untuk mengatasi krisis ini secara menyeluruh.
Pihak yang harus diikutsertakan antara lain BPBD, Dinas PU Sumber Daya Air, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan, BMKG, serta pemerintah kabupaten/kota dan desa.
Langkah jangka panjang yang diusulkan mencakup pembangunan dan rehabilitasi embung, waduk, sumur dalam, serta pembangunan jaringan irigasi dan sistem pompanisasi.
Program konservasi daerah tangkapan air secara masif juga ditegaskan sebagai bagian dari upaya jangka panjang.
Eddy menekankan perlunya penguatan sistem peringatan dini krisis air berbasis data BMKG hingga ke tingkat desa.
Di bidang pertanian, ia meminta pemerintah bertindak lebih awal untuk mengantisipasi potensi gagal panen dengan penyesuaian pola tanam, penyediaan pompa irigasi, bantuan sarana produksi, dan skema perlindungan bagi petani.
Ia mengingatkan bahwa penanganan kekeringan merupakan persoalan tata kelola dan menuntut investasi pada infrastruktur sumber daya air serta sistem mitigasi berkelanjutan.
Eddy menyebut proyeksi puncak fenomena El Nino pada Agustus hingga September 2026 sebagai momentum untuk mengubah paradigma dari respons darurat ke mitigasi terencana.
Berdasarkan data terkini, sebanyak 19 kabupaten/kota di Jawa Timur telah menetapkan status kedaruratan kekeringan.
BMKG melaporkan indeks Oceanic Nino Index (ONI) mencapai +1,59 derajat Celsius, yang meningkatkan risiko kemarau panjang, krisis air bersih, ancaman gagal panen, serta kebakaran hutan dan lahan.







