Ketua Pansus Reforma Agraria dan PTSL DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, memimpin pertemuan yang mempertemukan perwakilan warga kampung kota dengan pejabat teknis pada Jumat, 31/7/2027 di Gedung DPRD DKI Jakarta.
Rapat itu juga melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) DKI Jakarta serta Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta untuk membahas persoalan pertanahan dan mencari langkah penyelesaian bersama.
Pansus menegaskan kebutuhan untuk menjangkau akar masalah pertanahan di ibu kota, bukan hanya fokus pada aspek hukum atau sekadar penerbitan sertifikat.
Prioritas lain adalah memastikan akses terhadap pemanfaatan lahan yang lebih produktif bagi masyarakat, sehingga program PTSL berjalan transparan dan tepat sasaran.
Sebagai hasil awal pertemuan, setiap perwakilan wilayah sepakat membentuk Forum Perjuangan Warga untuk Tanah Rakyat sebagai wadah koordinasi dan pemantauan isu-isu di lapangan.
Forum tersebut diharapkan mempermudah jalur pelaporan kepada Pansus dan mempercepat penyusunan rekomendasi kebijakan yang berpihak pada kepentingan warga.
Pansus juga menyatakan sejalan dengan pandangan pakar reforma agraria perkotaan yang mengusulkan pergeseran kebijakan dari pembagian tanah menjadi penataan ruang hidup yang lebih berkeadilan, termasuk pengakuan hak kolektif atas kampung kota.
Salah satu rekomendasi yang akan didorong adalah permintaan kepada Pemerintah Provinsi untuk menyusun peta redistribusi tanah strategis berbasis usulan warga.
Untuk mendukung rekomendasi kebijakan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang Administrasi Pertanahan di DPR RI, Pansus akan membentuk tim kecil yang mengkaji urgensi digitalisasi sertifikat elektronik serta integrasi data spasial di tingkat kota.







