SINABANG, Jenggala – Sengkarut anggaran ditubuh pemerintah Kabupaten Simeulue tampaknya bakal menjadi atensi serius diruang publik. Kondisi ini terkuak, setelah DPRK menggelar Pansus usai Bupati Mohammad Nasrun Mikaris menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam paripurna di gedung dewan setempat beberapa waktu lalu.
Selain persoalan klasik terkait lemahnya serapan anggaran yang berbuntut terjadinya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), Pansus juga menemukan adanya kegiatan yang dimuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), namun tak diikuti dengan ketersediaan anggaran.
Persoalan menohok lain, menyangkut hak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh waktu berupa gaji yang dilaporkan belum sepenuhnya direalisaskan Pemkab Simeulue, termasuk honor petugas kebersihan.
Hal itu diungkapkan Ketua Pansus LKPJ Raswiadi kepada pewarta Jenggala (media pers group Harian Waspada) saat dikonfirmasi, Rabu (15/4).
“Ada kegiatan yang termuat dalam DPA tapi anggaran tidak tersedia, ini menjadi tanda tanya . Kalau memang tidak ada anggaran, kenapa dimunculkan di DPA,” ujar Raswiadi.
Sebagai tindak lanjut, pihaknya lantas memintai klarifikasi sejumlah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), termasuk Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat.
Sebab, jika tak mendapat pengakuan sebagai hutang belanja daerah alias tak tercatat secara utuh melalui reviu Inspektorat, bukan tak mungkin kedepannya akan berpotensi menimbulkan persoalan lanjutan.
“Apalagi jika itu menyangkut hak PPPK Paruh waktu dan petugas kebersihan. Karena itu, kita jjuga memanggil pihak Inspektorat,” ucap Raswiadi yang mengaku prihatin terhadap nasib pegawai non ASN itu.
Disebutkan, secara keseluruhan, tahap pansus, telah mencapai 75 persen. Proses dilakukan dengan profesional, objektif merujuk amanat konstitusi yang melekat pada wakil rakyat sala satunya, fungsi pengawasan. Itu sebabnya, setiap helai data ditelaah dan dicermati secara komprehensif.
Setelah semua tuntas, hasil pansus akan dirumuskan dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan evaluasi terhadap LKPJ Bupati, yang akan disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRK sesuai jadwal Badan Musyawarah (Bamus).
Kecuali itu, ia juga mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja jajaran SKPK, khususnya dalam memperbaiki sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program.
“Menurut saya, evaluasi itu sangat penting dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif sesuai dengan target pembangunan,” tandasnya. (wol/ind/d1)
Jenggala







