Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menemukan indikasi pelanggaran HAM terkait meninggalnya warga sipil Okto Tigau di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah.
Temuan itu disampaikan setelah tim pelaporan Komnas HAM melakukan pemantauan lapangan pada 3 hingga 5 Juli 2026.
Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menegaskan pemeriksaan lapangan dilakukan untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan adil, benar, transparan, dan akuntabel.
Anis menyatakan langkah pemantauan tersebut dilaksanakan sesuai amanat Pasal 89 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Selama berada di Intan Jaya, tim Komnas HAM mengadakan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Polda Papua Tengah, dan Bupati Intan Jaya.
Komnas HAM juga menemui keluarga korban, para saksi, serta tokoh masyarakat setempat sebagai bagian dari verifikasi fakta.
Tim pelaksana pemantauan meninjau lokasi tertembaknya Markina Sondegau di Kampung Wandoga, Distrik Sugapa.
Berdasarkan keterangan saksi yang dihimpun, Okto Tigau dan Yerinus Lawiya ditangkap oleh anggota TNI saat melintas di Jalan Mamba menggunakan sepeda motor.
Keduanya kemudian dibawa ke Pos TNI Satgas Rajawali 4 untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
Komnas HAM mencatat bahwa Yerinus Lawiya dibebaskan setelah pemeriksaan di pos tersebut, sementara Okto Tigau tetap ditahan untuk pemeriksaan lanjutan oleh pihak TNI.
Pemeriksaan saksi mengindikasikan adanya tindakan kekerasan dan intimidasi selama proses pemeriksaan di Pos TNI Satgas Rajawali 4.
Saksi melaporkan adanya pemukulan, penutupan mata menggunakan karton yang direkatkan lakban, serta pengikatan tangan terhadap kedua korban.
Selain itu, terdengar ancaman yang direkam sebagai bukti keterangan saksi, “Kalau kamu terlibat dengan OPM, kami akan bakar kau”.
Komnas HAM menduga tindakan kekerasan dan intimidasi tersebut dimaksudkan untuk memaksa keterangan mengenai keberadaan Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Dua hari setelah penahanan, warga menemukan jenazah Okto Tigau yang mengalami luka tembak serta sejumlah luka berat di tubuhnya.
Komnas HAM menekankan perlunya penyelidikan yang menyeluruh dan akuntabel untuk memastikan pelanggaran yang diduga ditangani sesuai prinsip hak asasi manusia.
Pernyataan resmi terkait hasil pemantauan ini disampaikan Anis Hidayah dalam keterangan pers di Jakarta pada Kamis, 16 Juli 2026.







