Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo mendorong penyusunan regulasi baru yang khusus mengatur peredaran minuman beralkohol.
Inisiatif ini muncul sebagai respons terhadap meningkatnya peredaran miras yang dinilai memerlukan kerangka hukum lebih terarah.
Saat ini DPRD sedang melakukan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
Hasil evaluasi tersebut membuka kemungkinan pemisahan ketentuan mengenai miras ke dalam Perda tersendiri agar pengawasan dan penindakan lebih fokus.
Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, Suyarno (PDI Perjuangan), menyatakan saat dihubungi pada Sabtu (15/8) bahwa pembentukan peraturan khusus tersebut sangat diperlukan untuk memperkuat dasar hukum penegakan Perda.
Ia menilai peredaran miras di wilayah itu kini berada pada tingkat yang cukup tinggi sehingga sanksi harus dirumuskan dengan tegas untuk memberikan efek jera.
Suyarno juga mengkritik besaran denda yang berlaku saat ini karena masih bersifat fleksibel, yakni antara Rp300 ribu hingga Rp1 juta, sehingga dinilai kurang memberikan kepastian hukum.
Menurutnya rentang denda yang longgar dapat mengurangi daya pengikat aturan dan memungkinkan pelaku kembali menjalankan aktivitas penjualan.
DPRD berharap Perda miras yang dirancang nanti akan membuat penanganan lebih terstruktur dan berwibawa.
Aturan yang diperketat diharapkan tidak hanya memperkuat penegakan hukum yang adil tetapi juga menciptakan lingkungan masyarakat Kabupaten Sidoarjo yang aman, kondusif, dan harmonis.







