Komisi IV DPRD Kabupaten Pringsewu meminta penjelasan menyeluruh dari Pemerintah Kabupaten terkait pemutusan kepesertaan BPJS Kesehatan yang dibiayai melalui APBD.
Langkah itu diambil menyusul laporan masyarakat yang mendadak mengalami kesulitan mengakses fasilitas kesehatan karena kepesertaan mereka dinyatakan tidak aktif.
Ketua Komisi IV DPRD Pringsewu, Agus Irwanto, menuntut keterbukaan tentang alasan kebijakan tersebut serta rincian teknis pelaksanaannya.
Agus menyatakan Pemkab harus mengungkap jumlah warga terdampak, penyebab penghentian, serta sejak kapan kebijakan itu diberlakukan.
Ia juga menegaskan pentingnya pemerintah menjelaskan langkah penanganan bagi warga yang kehilangan jaminan kesehatan agar tidak terbengkalai saat membutuhkan layanan medis.
Menurut Agus, persoalan BPJS Kesehatan tidak bisa dipandang sekadar persoalan administrasi atau pengelolaan anggaran; hal ini berkaitan dengan hak dasar warga untuk menerima layanan kesehatan.
Komisi meminta Pemkab melakukan verifikasi ulang dan pendataan terhadap seluruh warga yang terkena dampak, dengan prioritas pada warga miskin, lansia, dan pasien yang tengah menjalani pengobatan rutin.
Jika penghentian disebabkan keterbatasan kemampuan APBD atau perubahan skema pembiayaan, Pemkab diminta mengomunikasikan hal tersebut secara terbuka dan menyusun solusi agar tidak ada kekosongan jaminan kesehatan.
Sebagai tindak lanjut pengawasan, DPRD berencana memanggil pihak Pemerintah Kabupaten serta instansi terkait untuk meminta kejelasan dasar kebijakan, data pasti jumlah peserta yang dihentikan, dan skema penanganannya.
Agus menegaskan masyarakat tidak boleh menjadi korban akibat kekusutan administrasi atau penyesuaian anggaran; pelayanan kesehatan harus mudah diakses, adil, dan memberikan kepastian bagi warga.
Pernyataan ini disampaikan Agus pada Rabu (19/8) sebagai bentuk dorongan DPRD agar persoalan segera dituntaskan dan warga kembali memperoleh akses layanan kesehatan yang layak.







