Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, memperingatkan Pemerintah Kota agar tidak mengalihfungsikan Ruang Terbuka Hijau (RTH) maupun Lahan Sawah Dilindungi (LSD) untuk pembangunan Koperasi Merah Putih (KMP).
Menurut DPRD, program strategis pemerintahan wajib selaras dengan ketentuan tata ruang dan prinsip perlindungan lingkungan.
Amithya menegaskan legislatif tidak akan menyetujui rencana KMP yang dipaksakan berdiri di atas lahan berstatus RTH atau LSD.
Ia menyoroti kondisi Kota Malang yang masih belum mencapai target luasan RTH sehingga sisa ruang hijau harus dipertahankan.
Sebelumnya, proyek Sekolah Rakyat juga mengalami kendala serupa ketika lokasi yang dipilih ternyata berstatus RTH.
Amithya mendorong Pemkot untuk mencari alternatif pemanfaatan aset selain mengorbankan paru-paru kota.
Dia berpendapat bahwa gerai KMP tidak mutlak membutuhkan lahan seluas 1.000 meter persegi dan bisa disesuaikan.
Dari hasil konsultasi dengan Kementerian Koperasi muncul opsi membangun gerai KMP secara vertikal pada lahan sekitar 250 meter persegi.
Desain bertingkat tersebut menurut Amithya harus tetap mempertimbangkan kemudahan akses bagi semua kelompok, termasuk lansia.
Ia juga meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersikap tegas dalam menerapkan aturan tata ruang saat memberikan izin lokasi.
Apabila lahan yang diajukan tercatat sebagai RTH atau LSD dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Amithya menilai permohonan sudah semestinya ditolak.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Malang, Subkhan, menyampaikan pihaknya telah mengajukan sekitar 13 hingga 21 bidang aset untuk proyek KMP.
Namun sejumlah bidang tersebut berstatus RTH dan LSD dalam RTRW, sehingga pemanfaatannya masih tertunda menunggu rekomendasi resmi dari Kementerian ATR/BPN.







