DPRD Kabupaten Malang menginstruksikan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) untuk mengevaluasi dan mengoptimalkan tujuh unit videotron yang sudah dimiliki terlebih dahulu sebelum mengajukan pengadaan baru.
Permintaan itu dilatarbelakangi oleh beban biaya operasional yang dinilai membebani APBD tanpa menghasilkan pemasukan yang signifikan.
Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang, Redam Guruh Krismantara Bisowarno, menilai penambahan perangkat baru tidak tepat di saat kebijakan efisiensi anggaran sedang dijalankan.
Redam meminta agar tata kelola aset videotron diperbaiki sehingga ada skema pemanfaatan yang memberi nilai ekonomi bagi daerah.
Data internal menyebutkan bahwa tujuh videotron milik Diskominfo memerlukan biaya listrik sekitar Rp1,3 juta hingga Rp2,2 juta per unit setiap bulan.
Satu contoh yang disorot adalah videotron di perempatan Pasar Kepanjen yang menghabiskan biaya listrik sekitar Rp26 juta per tahun.
Layar tersebut beroperasi sekitar lima jam sehari dengan jam operasional dari 12.00 hingga 17.00 WIB.
Menurut Redam, solusi praktis adalah menggandeng pihak ketiga untuk memonetisasi penayangan sehingga biaya token listrik tidak lagi dibebankan sepenuhnya ke APBD.
Ia memperingatkan bahwa jika pola pembiayaan seperti sekarang berlanjut, penghapusan unit yang tidak produktif perlu dipertimbangkan.
Penggunaan videotron saat ini lebih banyak untuk informasi internal pemerintah, termasuk sosialisasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sehingga belum dimaksimalkan dari sisi komersial.
Redam menilai lokasi strategis beberapa videotron seharusnya dimanfaatkan untuk menarik kerja sama iklan dari pihak swasta sehingga dapat menutup biaya operasional dan menambah pendapatan daerah.
Untuk itu DPRD mendorong evaluasi menyeluruh mencakup lokasi, tingkat pemanfaatan, biaya listrik, jam operasional, dan peluang kemitraan dengan pihak ketiga.
LSM Pro Desa sebelumnya juga menyerukan audit serta evaluasi efektivitas belanja modal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang.
Kesimpulannya, DPRD Kabupaten Malang menegaskan prioritas optimalisasi dan monetisasi aset yang ada agar videotron tidak sekadar menjadi pajangan visual, melainkan sumber yang produktif dan mengurangi beban APBD.







