Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang mendesak Pemerintah Kota Malang untuk segera mengevaluasi dan memperbarui data warga miskin.
Permintaan itu dimaksudkan agar penyaluran bantuan sosial ke depan benar-benar tepat sasaran.
Banyak keluhan masuk terkait perubahan status desil yang membuat warga kehilangan akses terhadap berbagai bantuan pemerintah.
Keluhan tersebut kerap disampaikan masyarakat kepada anggota DPRD saat reses dan agenda serap aspirasi.
Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, pada Kamis (16/7).
Amithya, yang akrab disapa Mia dan merupakan politikus PDI Perjuangan, menegaskan bahwa kondisi ekonomi beberapa keluarga belum membaik meski data mereka berubah.
Masalah validitas data tidak hanya menghentikan bantuan materi, tetapi juga berpotensi memutus akses bantuan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Meski pembaruan data kemiskinan menjadi kewenangan pemerintah pusat, Mia meminta agar Pemkot Malang lebih proaktif di tingkat daerah.
Ia mendorong agar perangkat daerah memaksimalkan Musyawarah Kelurahan (Muskel) sebagai mekanisme verifikasi sebelum data diusulkan ke pusat.
Mia menegaskan bahwa validitas data merupakan kunci agar program perlindungan sosial diterima oleh pihak yang benar-benar berhak.
DPRD juga mengingatkan pentingnya perlindungan hak pendidikan bagi anak dari keluarga prasejahtera.
Keterbatasan daya tampung sekolah negeri saat ini memaksa sebagian siswa melanjutkan ke sekolah swasta dengan biaya lebih tinggi.
Untuk itu, diperlukan intervensi kebijakan dan alokasi anggaran dari pemerintah daerah agar angka putus sekolah di Kota Malang dapat ditekan.
Mia menegaskan pemerintah harus hadir dengan dukungan anggaran agar tidak ada anak yang terhenti pendidikannya karena masalah biaya atau keterbatasan daya tampung.







