Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung sedang mempersiapkan rancangan peraturan daerah sebagai respons terhadap dinamika sosial di wilayah tersebut.
Inisiatif ini diwujudkan melalui penyusunan Raperda tentang Anti-Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT).
Raperda bersangkutan diajukan oleh Komisi V DPRD Provinsi Lampung dan telah masuk dalam daftar usulan prakarsa pada perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026.
Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Lampung, Budhi Condrowati, menyatakan bahwa proses penyusunan aturan berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.
Menurut Condrowati, naskah akademik yang menjadi landasan pembentukan raperda tersebut sudah lengkap.
Condrowati menambahkan bahwa langkah selanjutnya adalah menunggu penetapan jadwal untuk pembahasan pada tingkat I, sebagaimana disampaikan pada Kamis (20/8/2026).
Bapemperda akan terus menjalin koordinasi intensif dengan Komisi V agar setiap tahapan penyusunan raperda berlangsung komprehensif dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Kehadiran Raperda Anti-LGBT termasuk satu dari 12 usulan raperda prakarsa DPRD Provinsi Lampung dalam Propemperda 2026.
Tujuan regulasi ini, menurut pihak legislatif, adalah memperkuat payung hukum daerah untuk menjaga norma sosial dan memberikan perlindungan bagi remaja di Lampung.
Seluruh tahapan berikutnya bergantung pada penjadwalan pembahasan dan kesepakatan antar lembaga terkait dalam ranah legislatif daerah.







