Dalam rapat paripurna Pembicaraan Tingkat II pada Kamis (30/7/2026), DPRD Provinsi Lampung mengesahkan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025.
Meskipun laporan keuangan pemerintah provinsi kembali memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, persetujuan itu disertai instruksi ketat mengenai transparansi dan pengawasan tata kelola anggaran.
Melalui Badan Anggaran (Banggar), DPRD menyampaikan catatan kritis yang menyorot ketimpangan penganggaran di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Juru Bicara Banggar DPRD Lampung, Lesti Putri Utami, menegaskan perlunya pembenahan pada pos belanja pegawai yang diduga melanggar ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).
Lesti mengungkapkan temuan indikasi penganggaran insentif di beberapa OPD yang melebihi batas maksimal aturan sebesar 2,5 persen.
“Dalam perencanaan belanja pegawai, harus mengikuti aturan Permendagri yang ada agar tidak ada lagi penganggaran insentif di atas batas maksimal 2,5 persen. Bahkan, ditemukan beberapa OPD menganggarkan di atas 2,5 persen, bahkan ada yang melampaui 10 persen. Ini menjadi catatan serius bagi Pak Gubernur,” tegas Lesti di hadapan peserta sidang.
Selain efisiensi anggaran, Banggar juga menyoroti ketimpangan dalam pelayanan kesehatan publik, khususnya di RSUD Bandar Negara Husada.
Menurut Lesti, ketersediaan alat kesehatan (alkes) di rumah sakit milik provinsi tersebut sangat minim sehingga banyak dokter spesialis tidak bisa menjalankan tugas keahlian mereka secara optimal meski sudah menerima gaji.
Lesti meminta perhatian prioritas pemerintah provinsi agar RSUD Bandar Negara Husada mampu mengurangi beban rujukan dan antrean di RSUD Abdul Moeloek.
1. Perencanaan Anggaran Sesuai Aturan: Penyusunan belanja modal, barang/jasa, dan belanja pegawai wajib berpedoman ketat pada aturan Permendagri.
2. Optimalisasi Pendapatan Daerah: Perencanaan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) diimbau lebih realistis dan inovatif bersama 22 OPD penghasil.
3. Pemerataan Eksekusi Program: Menghentikan penumpukan belanja di akhir triwulan guna meminimalisasi risiko gagal eksekusi.
4. Skala Prioritas Pembangunan: Penyelarasan program prioritas berbasis sektor infrastruktur, ketahanan pangan, dan energi.
5. Penguatan Sinergi APBN dan APBD: Meningkatkan alokasi anggaran pusat ke daerah melalui komunikasi intensif bersama kementerian dan DPR RI.
Rapat paripurna yang dipimpin pimpinan DPRD dinyatakan memenuhi kuorum dengan kehadiran 61 anggota dewan secara fisik maupun virtual.
Agenda tersebut dihadiri Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Realisasi pendapatan daerah Provinsi Lampung TA 2025 tercatat mencapai Rp6,71 triliun (86,70 persen) dari target Rp7,74 triliun.
Sementara belanja dan transfer daerah terserap Rp6,68 triliun (85,57 persen) dari total alokasi Rp7,81 triliun.
Dari realisasi tersebut tercatat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp98,27 miliar.
Gubernur Rahmat Mirzani Djausal diharapkan segera menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi demi meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas tata kelola keuangan daerah.







