DPRD Provinsi Lampung menyatakan komitmen untuk mengawal percepatan pembangunan Sekolah Rakyat Permanen Kotabaru di Jati Agung, Lampung Selatan.
Program nasional ini direncanakan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2026/2027.
Tujuannya adalah memutus rantai kemiskinan dengan memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Anggota Komisi V DPRD Lampung, Budhi Condrowati, menyatakan bahwa kehadiran Sekolah Rakyat merupakan investasi jangka panjang untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penanggulangan kemiskinan daerah.
Pemerintah pusat mengalokasikan sekitar Rp670 miliar untuk pelaksanaan program ini di Provinsi Lampung.
Konsep pendidikan yang diterapkan berbasis asrama (boarding school) dan mencakup pemenuhan seluruh kebutuhan dasar peserta didik.
Condrowati menilai model tersebut memungkinkan anak-anak dari keluarga prasejahtera belajar secara optimal tanpa terbebani masalah finansial.
Namun dia mengingatkan pentingnya pengawasan ketat pada setiap tahapan pelaksanaan proyek.
Pengawasan diperlukan agar pekerjaan fisik selesai tepat waktu, memenuhi standar kualitas, dan memberikan manfaat yang berkelanjutan.
Validasi data penerima manfaat harus dilakukan dengan akurat, tegas Condrowati.
Selain itu, kesiapan tenaga pendidik serta kelengkapan sarana dan prasarana menjadi faktor penentu yang wajib diperhatikan sejak dini.
DPRD Lampung melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan menyatakan akan terus mengawal megaproyek ini.
Diharapkan Sekolah Rakyat Kotabaru tidak sekadar menjadi simbol pembangunan fisik tetapi juga menjadi motor penggerak pemerataan pendidikan dan pembentukan generasi Lampung yang unggul serta berkarakter.







