H. M. Syaripuddin mendesak pelaksanaan segera Pergantian Antar Waktu (PAW) pada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Selatan.
Menurutnya langkah ini diperlukan untuk memastikan fungsi pengawasan penyiaran tidak terganggu dan bukan merupakan kebijakan bersifat diskresi.
Desakan itu muncul menyusul terpilihnya salah satu komisioner KPID Kalsel, Analisa, S.E., M.Ak., sebagai Komisioner KPI Pusat.
Syaripuddin mengingatkan bahwa mekanisme pengisian pengganti sudah diatur dalam Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia (PKPI) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan Anggota KPI.
Dia menjelaskan bahwa Pasal 25 ayat (1) PKPI Nomor 3 Tahun 2024 mewajibkan DPRD Provinsi menetapkan tujuh anggota KPID berdasarkan sistem pemeringkatan.
Lebih lanjut, Pasal 25 ayat (2) menegaskan bahwa peringkat 1 sampai 7 adalah anggota terpilih, sementara peringkat berikutnya berstatus anggota cadangan.
Kebijakan penggantian, sambung Syaripuddin, harus mengambil dari daftar cadangan sesuai urutan hasil fit and proper test, bukan melalui seleksi ulang.
Prosedur pelaporan juga diatur, yakni dalam Pasal 30 ayat (3) PKPI, yang mewajibkan KPI menyampaikan surat pemberitahuan dan permohonan penggantian kepada DPRD Provinsi dengan tembusan kepada Gubernur.
DPRD Kalsel telah mengesahkan daftar anggota cadangan KPID periode 2024–2027 hasil uji kepatutan dan kelayakan secara resmi.
Syaripuddin berharap administrasi PAW segera ditindaklanjuti agar tidak terjadi kekosongan yang dapat mengganggu kinerja pengawasan penyiaran di Kalimantan Selatan.
Ia menekankan bahwa kepastian hukum harus diutamakan dan ketentuan peraturan dilaksanakan konsisten untuk menjaga independensi serta efektivitas KPID.







