Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H.M. Syaripuddin, meminta percepatan pemutakhiran data penerima bantuan sosial agar penyaluran dapat berjalan tepat sasaran.
Pemeriksaan data dinilai mendesak demi pemerataan bantuan di 13 kabupaten/kota di wilayah tersebut.
Berdasarkan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Kementerian Sosial RI per April 2026, tercatat 1.484.236 keluarga atau 4.371.230 jiwa di Kalsel telah masuk ke basis data.
Namun, data juga menunjukkan 132.231 keluarga berstatus “Belum Peringkat” karena belum melewati proses verifikasi dan validasi.
Selain itu, terdapat 38.557 keluarga yang masih berlabel “Nonaktif” dalam sistem.
Selasa (18/8/2026), Syaripuddin menekankan bahwa keterlambatan administratif tidak boleh menghambat hak dasar warga terhadap bantuan sosial.
Ia menyoroti peran pengelompokan desil sebagai alat targeting kebijakan bansos.
Desil 1 dan 2 diklasifikasikan sebagai kelompok sangat miskin dan rentan yang menjadi prioritas Program Keluarga Harapan (PKH) serta Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
Sementara itu, kelompok Desil 3 dan 4 diarahkan untuk menerima intervensi berupa program pemberdayaan ekonomi.
Data juga mencatat konsentrasi Desil 1 tertinggi berada di beberapa wilayah, yakni Kota Banjarmasin dengan 8.965 keluarga.
Kabupaten Banjar tercatat memiliki 7.789 keluarga pada Desil 1.
Kabupaten Hulu Sungai Tengah melaporkan 7.325 keluarga dalam kategori Desil 1.
Syaripuddin menilai wilayah-wilayah tersebut harus menjadi prioritas alokasi anggaran penanggulangan kemiskinan ekstrem dari APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten/Kota.
Untuk menangani permasalahan data, Komisi IV mengusulkan tiga langkah strategis kepada Pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
Pertama, mempercepat proses verifikasi dan validasi bagi keluarga yang berstatus “Belum Peringkat”.
Kedua, melakukan pemadanan data berkala bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memperbarui status “Nonaktif” dan mencegah salah sasaran.
Ketiga, memperkuat koordinasi antar dinas hingga tingkat desa/kelurahan secara partisipatif dan transparan dalam proses pemutakhiran data.
Komisi IV berjanji akan mengawal proses pemutakhiran tersebut melalui fungsi pengawasan dan penganggaran.
Syaripuddin juga mengimbau warga yang berhak namun belum menerima bantuan untuk melapor ke pemerintah desa, kelurahan, atau Dinas Sosial setempat agar dapat diperbarui di SIKS-NG.







