Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menyoroti kekosongan dokter umum di sejumlah Puskesmas dan meminta tindakan cepat dari Dinas Kesehatan provinsi.
Data Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel per 2 Juni 2026 mencatat 13 dari 242 Puskesmas (5,37%) beroperasi tanpa dokter umum.
Ketidakseimbangan paling parah terjadi di Kabupaten Kotabaru, di mana 11 dari 28 Puskesmas (39,29%) dilaporkan tidak memiliki dokter umum.
Analisis berbasis Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 menunjukkan Kotabaru membutuhkan hingga 80 dokter umum untuk memenuhi batas minimal pelayanan.
Kondisi ini diperburuk oleh fakta bahwa Kotabaru memiliki 12 Puskesmas rawat inap, jumlah terbanyak di provinsi, sehingga kebutuhan tenaga medis meningkat.
Selain Kotabaru, Kabupaten Banjar dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) masing-masing tercatat memiliki 1 Puskesmas yang beroperasi tanpa dokter umum.
Secara agregat, jumlah dokter umum yang terdaftar di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan se-Kalimantan Selatan mencapai 1.878 orang.
Jumlah tersebut jauh melampaui estimasi minimal menurut Permenkes, yaitu 586 dokter, sehingga persoalan utamanya adalah distribusi yang tidak merata.
Berdasarkan temuan ini, Komisi IV DPRD Kalsel mengajukan empat langkah strategis kepada Pemerintah Provinsi.
Pertama, percepatan pengisian kekosongan pada 13 Puskesmas dengan prioritas pada 11 Puskesmas di Kabupaten Kotabaru melalui skema PJLP, formasi PPPK, dan kerjasama dengan fakultas kedokteran.
Kedua, evaluasi skema insentif bagi tenaga medis yang ditempatkan di wilayah kepulauan dan terpencil agar penempatan menjadi lebih menarik, kompetitif, dan berkelanjutan.
Ketiga, keterbukaan data publik secara berkala yang memuat jumlah dokter aktif per Puskesmas, bukan sekadar status keberadaan, untuk mendukung fungsi pengawasan DPRD dan masyarakat.
Keempat, penyesuaian alokasi anggaran pada TA 2027 di Bidang Sumber Daya Kesehatan yang difokuskan secara eksplisit pada pemenuhan tenaga dokter di Puskesmas kosong.
Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen mengawal pelaksanaan rekomendasi ini melalui rapat kerja berkala bersama Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel.
Legislatif akan memastikan program penempatan tenaga kesehatan pada TA 2027 mampu mereduksi ketimpangan layanan, khususnya di Kabupaten Kotabaru dan wilayah penunjang lainnya.







