Perpres Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025–2029 dinilai bisa menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk menyusun peraturan daerah terkait pengaturan kelompok yang disebut sebagai ancaman nonmiliter.
Penyebutan kelompok tersebut dalam dokumen kebijakan pertahanan memicu dorongan legislasi di tingkat lokal.
Deden Umardhani, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Tangerang, menyampaikan penilaiannya itu pada Sabtu (11/7).
Menurut Deden, kebijakan pusat ini menegaskan bahwa upaya mempertahankan negara tidak hanya mengandalkan kekuatan militer semata.
Ia menyebut bahwa aspek ideologi, moralitas, dan nilai sosial budaya juga merupakan bagian dari pertahanan nasional.
Deden menegaskan bahwa identitas bangsa berdiri di atas pilar Pancasila, UUD 1945, nilai keagamaan, serta keluhuran budaya lokal.
Oleh sebab itu, menurutnya, negara berkewajiban secara konstitusional untuk melindungi masyarakat dari pengaruh yang dinilai dapat merusak tatanan tersebut.
Sebagai langkah praktis, Deden mendorong implementasi komprehensif Perpres Nomor 111 Tahun 2025 di tingkat Kabupaten Tangerang.
Ia menilai regulasi pusat itu dapat ditindaklanjuti menjadi aturan lokal berupa peraturan daerah.
Deden menyatakan bahwa jika dianggap mendesak, pemerintah daerah dapat segera membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) sebagai turunan dari Perpres tersebut.







