Deni Wicaksono, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, menyatakan akan mengawal aspirasi warga terkait pemerataan pembangunan infrastruktur di daerah.
Pernyataan itu disampaikan setelah mayoritas pengaduan yang diterimanya berkaitan dengan kondisi jalan, jembatan, dan rumah tidak layak huni (RTLH).
Selama sepekan melaksanakan reses Masa Persidangan III di Daerah Pemilihan (Dapil) IX, Deni mencatat infrastruktur menjadi isu paling dominan.
Dapil IX yang dimaksud meliputi Trenggalek, Ponorogo, Magetan, Ngawi, dan Pacitan.
Salah satu titik penyerapan aspirasi dilaksanakan di Pondok Pesantren Darussalam, Desa Sumbergayam, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek pada Jumat (31/7).
Deni, yang juga menjabat Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, mengamati permintaan warga berbeda-beda menurut karakter wilayah.
Warga di daerah terpencil umumnya mengusulkan pembukaan akses jalan baru.
Sementara penduduk di pemukiman dan kawasan perkotaan lebih banyak menuntut perbaikan jalan yang rusak dan pavingisasi.
Selain infrastruktur dasar, terdapat pula keluhan terkait sektor pendidikan dan kesehatan, dengan kebutuhan penambahan ruang kelas dan perbaikan sarana-prasarana sekolah.
Untuk penanganan, Deni menegaskan akan menyesuaikan langkah dengan kewenangan pemerintahan masing-masing.
Permasalahan jalan berstatus provinsi akan didorong lewat Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sedangkan infrastruktur skala kabupaten akan dikoordinasikan dengan Pemkab Trenggalek.
Ia juga memberi penjelasan kepada masyarakat mengenai kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang berdampak pada alokasi dana hingga tingkat desa.
Meskipun mengakui keterbatasan anggaran, Deni memastikan pembangunan yang bersifat prioritas dan mendesak tetap diperjuangkan agar mendapat perhatian utama dari pemerintah.







