Sekolah diminta tidak memaksa orang tua membeli seragam atau perlengkapan tertentu menjelang pembukaan tahun ajaran baru.
Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, pada Jumat (24/7).
Deni menilai kebijakan yang mewajibkan pembelian ke penyedia tertentu berpotensi menambah beban ekonomi keluarga.
Ia mengingatkan agar kebijakan sekolah dibuat dengan mempertimbangkan kemampuan finansial masyarakat.
Menurut Deni, sebagai penyelenggara layanan publik, sekolah negeri wajib memastikan proses PPDB hingga awal tahun ajaran bebas dari pungutan di luar ketentuan.
Keluhan masyarakat mengenai lonjakan biaya perlengkapan sekolah menjadi salah satu alasan peringatan tersebut.
Politisi PDI Perjuangan itu menekankan lingkungan pendidikan harus inklusif dan tidak menjadi sumber kecemasan finansial bagi wali murid.
Deni juga mengkritik praktik penggiringan pembeli ke pemasok tertentu yang mengurangi kebebasan pilihan orang tua.
Ia meminta agar kebijakan sekolah bersifat realistis sehingga seragam atau perlengkapan tidak menjadi penghalang akses anak terhadap pendidikan.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, DPRD Jawa Timur membuka ruang pengaduan bagi masyarakat yang menemukan praktik membebani atau melanggar ketentuan.
Deni memastikan DPRD akan menindaklanjuti laporan secara transparan, objektif, dan tuntas demi melindungi hak peserta didik dan orang tua.







