Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur mempercepat penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang ditujukan untuk mengatur penyelenggaraan dan perlindungan transportasi berbasis aplikasi.
Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jatim memimpin penyusunan naskah akademik untuk perda inisiatif legislatif tersebut.
Raperda ini difokuskan pada empat bidang utama yang dinilai krusial bagi kesejahteraan mitra pengemudi.
– Mekanisme pemotongan tarif oleh aplikator.
– Perlindungan BPJS bagi pengemudi.
– Pemberian keringanan pajak.
– Pemberlakuan sanksi tegas bagi perusahaan aplikasi yang melanggar.
Ketua Bapemperda DPRD Jatim, Yordan Batara Goa, menyatakan bahwa transparansi mengenai skema pemotongan pendapatan menjadi keluhan utama mitra pengemudi di lapangan.
Yordan menyinggung adanya Peraturan Presiden terbaru yang menetapkan batas maksimal potongan sebesar 8 persen, namun masih belum jelas apakah persentase itu dihitung dari tarif kotor atau tarif bersih, sehingga perlu kepastian dalam Perda.
Politikus yang juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur itu mengatakan hal tersebut pada Selasa (14/7).
Selain mengatur tarif, rancangan perda memuat ketentuan mengenai jaminan sosial, termasuk peluang intervensi anggaran dari pemerintah provinsi untuk membantu pembiayaan kepesertaan BPJS bagi pengemudi.
Yordan menegaskan bahwa dukungan fiskal dari daerah akan dipertimbangkan sepanjang kemampuan fiskal provinsi memungkinkan.
Raperda ini juga dirancang dilengkapi sanksi yang lebih tegas agar aturan tidak sekadar bersifat normatif tanpa efek penegakan.
Target penyusunan menempatkan Raperda pada tahap pembahasan internal mulai Agustus 2026.
Setelah memperoleh persetujuan melalui Rapat Paripurna DPRD, proses legislasi akan dilanjutkan bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk pengesahan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Pembentukan payung hukum diharapkan menciptakan ekosistem bisnis transportasi berbasis aplikasi yang lebih sehat, adil, dan memberikan perlindungan nyata bagi pekerja sektor informal di Jawa Timur.







