Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, menyatakan dukungan penuh terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang alokasi anggaran pendidikan digunakan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Deni, yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, menilai keputusan MK penting untuk menjaga integritas pembiayaan pendidikan nasional.
Menurutnya, publik telah menyuarakan kekhawatiran terkait kesiapan pengelolaan MBG di tingkat lapangan.
Dia mengingatkan bahwa pemotongan atau peralihan dana pendidikan berpotensi menurunkan mutu layanan bagi peserta didik jika tidak ditangani dengan cermat.
Deni mendesak pemerintah agar segera menindaklanjuti putusan tersebut supaya program prioritas di sektor pendidikan tetap berjalan tanpa gangguan anggaran.
Selain itu, ia melihat putusan MK sebagai momentum untuk merombak tata kelola MBG secara menyeluruh agar pelaksanaan lebih efektif dan tepat sasaran.
Deni meminta adanya evaluasi teknis yang mendalam, termasuk penelusuran penyebab penutupan beberapa unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lapangan.
Ia menekankan perlunya verifikasi lapangan dan pengawasan ketat terhadap operasional SPPG agar distribusi makanan gratis benar-benar mencapai sasaran.
Lebih jauh, Deni mengingatkan bahwa program MBG menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar yang bersumber dari uang rakyat, sehingga pengawasan ekstra mutlak diperlukan.
Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 40/PUU-XXIV/2026 menetapkan bahwa anggaran MBG dilarang memotong alokasi dana pendidikan wajib sebesar 20 persen dalam APBN.
Putusan itu juga mewajibkan pemisahan total anggaran MBG dari porsi dana pendidikan paling lambat pada APBN 2028.
Untuk tahun anggaran yang sedang berjalan, yaitu APBN 2026, serta perencanaan APBN 2027, pembiayaan MBG masih diperbolehkan masuk dalam kategori operasional pendidikan.
Masa transisi tersebut diberikan MK untuk memberi ruang kepada pemerintah dan DPR RI merancang ulang struktur fiskal tanpa mengganggu stabilitas APBN yang tengah berjalan.
Deni menegaskan harapannya agar proses transisi dan penyusunan mekanisme baru dilakukan dengan transparan dan melibatkan pengawasan publik yang memadai.







