DPRD Provinsi Jawa Barat mengkritik kebijakan Pemprov Jabar yang dinilai sering melakukan pergeseran anggaran secara sepihak di tengah risiko defisit APBD sebesar Rp5,7 triliun.
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono menyebut legislatif menemukan praktik pergeseran dana yang dilakukan tanpa koordinasi dan tanpa penyampaian hasil kepada DPRD.
Menurut Ono, pola tersebut melemahkan peran DPRD yang menjalankan fungsi budgeting dan mengancam prinsip transparansi serta akuntabilitas pemerintahan daerah.
DPRD menekankan perlunya perbaikan mekanisme komunikasi antara Gubernur, TAPD, dan DPRD Jabar agar setiap perubahan anggaran dilaksanakan secara bersama-sama.
Potensi defisit Rp5,7 triliun itu, kata Ono, sebenarnya telah muncul sejak pembahasan awal berdasarkan evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Beberapa penyebab defisit yang diidentifikasi antara lain perbedaan perhitungan Dana Bagi Hasil (DBH) dengan pemerintah pusat.
Selain itu, adanya komponen belanja wajib yang harus disesuaikan turut memperburuk proyeksi fiskal daerah.
Untuk menanggulangi defisit, DPRD Jabar meminta analisis mendalam dan akurat atas proyeksi pendapatan daerah.
Data yang diminta mencakup sumber-sumber pajak seperti pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar, dan pajak rokok sebagai basis pengambilan keputusan.
Keputusan penanganan defisit menurut DPRD harus berbasis data komprehensif sehingga opsi seperti efisiensi belanja, pembiayaan, atau penyesuaian program dapat dipertimbangkan secara objektif.
DPRD juga mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Barat sebesar 5,85 persen sebagian besar didorong oleh belanja pemerintah, sehingga dampak terhadap sektor riil masyarakat dinilai terbatas.
Di lapangan, masyarakat justru menghadapi penurunan daya beli, peningkatan PHK, kenaikan harga barang, dan tekanan pada sektor industri.
Sebagai solusi agar beban tidak jatuh pada kenaikan pajak baru, DPRD Jabar mengusulkan optimalisasi aset daerah dalam jangka pendek.
Langkah lain yang disarankan adalah restrukturisasi BUMD, termasuk penggabungan atau pembentukan holding, mengingat pendapatan daerah saat ini masih bertumpu pada Bank BJB dan PT Migas Hulu Jabar (MUJ).







