Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Memo Hermawan, menyatakan penolakan tegas terhadap wacana penggantian nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda.
Pernyataan itu disampaikan kepada media statusjabar pada Senin (6/7/2026).
Memo berargumen bahwa inisiatif mengganti nama provinsi bukan prioritas saat ini mengingat beragam persoalan yang harus diselesaikan pemerintah daerah.
Menurutnya, kondisi fiskal daerah tengah tertekan disertai penurunan dana transfer dan target pendapatan daerah yang belum tercapai.
Memo juga menyoroti keterbatasan daya tampung bagi peserta didik baru sebagai salah satu masalah pelayanan publik yang belum tuntas.
Selain itu, ia menyinggung meningkatnya angka pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) dan perlunya dorongan untuk pertumbuhan ekonomi.
Dia khawatir wacana perubahan nama akan menimbulkan pro-kontra yang mengalihkan energi dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Memo mengingatkan agar pemerintah memperhatikan keragaman identitas daerah di Jawa Barat, termasuk karakteristik khas masyarakat di kawasan Cirebon dan Bekasi.
Perubahan nama juga diperkirakan menimbulkan beban anggaran besar karena harus menyesuaikan dokumen administrasi seperti KTP, Kartu Keluarga, alamat perusahaan, dokumen perizinan, serta identitas instansi.
Ia menekankan pentingnya mempelajari pengalaman sejarah sebelum mengambil kebijakan sensitif.
Memo menyebut pembentukan Republik Pasundan pada tahun 1947 yang dipimpin Raden Adipati Soeria Kartalegawa dan kemudian dibubarkan sebagai catatan sejarah yang perlu diperhatikan.
Sebagai penutup, legislator PDI Perjuangan itu meminta fokus kebijakan diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan perekonomian daerah, penciptaan lapangan kerja, serta perbaikan layanan publik di Jawa Barat.







