Anggota DPRD Jawa Barat Rafael Situmorang mengkritik kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi yang menggelar sayembara untuk menangkap pelaku pembegalan.
Rafael menilai inisiatif tersebut tidak selaras dengan prioritas pemerintahan daerah dalam pengelolaan anggaran publik.
Menurutnya, tugas utama kepala daerah seharusnya memfokuskan anggaran pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan mutu pendidikan masyarakat.
Langkah mengadakan sayembara penangkapan pelaku kejahatan dinilai sebagai bentuk pengalihan dari fungsi pemerintahan yang lebih substantif.
Pernyataan itu disampaikan Rafael saat hadir dalam acara bedah buku Pidana Politik: Obstruction of Justice dan Amnesti Presiden di Bandung, Kamis (30/7).
Ia juga menyampaikan kekhawatiran bahwa citra kepemimpinan di Jawa Barat kini acap dipoles lewat konten media sosial, sementara penanganan masalah di lapangan belum tampak signifikan.
“Ini sebagai kritik juga. Kalau mau jadi kepala daerah, tidak perlu pintar-pintar, cukup jago buat konten,” ujarnya dalam acara tersebut.
Rafael memaparkan dua faktor yang menurutnya menjelaskan mengapa opini publik cenderung memuji kepemimpinan saat ini.
Faktor pertama adalah rendahnya tingkat literasi dan lama sekolah rata-rata di Jawa Barat yang menurutnya baru mencapai 9,2 tahun.
Ia menafsirkan angka itu setara dengan masa belajar hingga kelas 3 Sekolah Menengah Pertama (SMP), belum mencapai jenjang SMA.
Faktor kedua berkaitan dengan dominasi narasi digital; dalam era post-truth media sosial dinilai mampu memisahkan realitas dari persepsi publik.
Rafael merujuk pada teori propaganda yang menyatakan bahwa kebohongan yang diulang-ulang dapat lama-kelamaan diterima sebagai kebenaran untuk menjelaskan fenomena tersebut.







