Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan status siaga bencana untuk ancaman kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan (Karhutla).
Status siaga tersebut diberlakukan mulai 1 Juli hingga 30 September 2026.
Penetapan ini disampaikan melalui Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
DPRD Jawa Barat menyatakan mendukung langkah tersebut sebagai upaya peningkatan kesiapsiagaan daerah.
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat MQ Iswara menilai kebijakan itu memberi ruang bagi pelaksanaan mitigasi sejak dini.
Pada Senin, 6 Juli 2026 MQ Iswara mengingatkan pentingnya antisipasi perubahan iklim untuk mencegah kerugian masyarakat, khususnya yang bekerja di sektor pertanian dan sektor lain yang bergantung pada kondisi cuaca.
Pihak DPRD juga meminta pemerintah kabupaten dan kota serta perangkat daerah terkait memperkuat koordinasi dan sistem mitigasi.
Mereka menekankan kesiapan sarana dan prasarana agar ketersediaan air bersih, ketahanan pertanian, dan aktivitas ekonomi masyarakat tetap terjaga selama musim kemarau.
Sejumlah wilayah di Jawa Barat telah mengalami kekeringan, termasuk dua desa di Kabupaten Bekasi, yakni Desa Ridogalih dan Nagasari.
Untuk menanggulangi dampak, BPBD Kabupaten Bekasi mendistribusikan bantuan air bersih kepada warga terdampak.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bekasi, Dodi Supriadi, menyampaikan bahwa sejak tanggal 9 Juni sampai 17 Juni pihaknya telah mendistribusikan 65.000 liter air bersih kepada warga terdampak.
Dodi menambahkan jumlah penerima manfaat mencapai 999 kepala keluarga.
Pemprov dan DPRD diharapkan terus memantau perkembangan serta memperkuat langkah antisipatif sepanjang periode status siaga.







