Anggota DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta segera mengeksekusi penataan kabel utilitas setelah pengesahan Peraturan Daerah (Perda) terkait Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT).
Desakan itu disampaikan saat Yuke berbicara di Jakarta, Kamis (16/7).
Ia meminta agar ada kejelasan penugasan operator jaringan dan agar seluruh langkah pelaksanaan berjalan sesuai target yang ditetapkan.
Keluhan tentang kabel yang semrawut menjadi sorotan utama dalam reses yang dilakukannya ke berbagai konstituen.
Menurut Yuke, kekacauan jaringan utilitas tidak hanya mengganggu penampilan kota tetapi juga mengancam keselamatan warga.
Ia menyampaikan bahwa di beberapa wilayah persoalan kabel bahkan telah menimbulkan korban jiwa.
Yuke mencatat ada area yang penataannya sudah rapi, namun banyak lokasi lain yang kondisinya justru kian memburuk.
Penataan dinilai juga akan memudahkan pengawasan terhadap operator pemilik jaringan di lapangan.
Selama ini, kata Yuke, pengawasan lapangan dinilai lemah sehingga beberapa pihak memasang kabel dan mendirikan tiang secara tidak bertanggung jawab.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengakui bahwa penataan jaringan utilitas di ibu kota memiliki tingkat kompleksitas tinggi.
Pram menyatakan pembenahan tidak bisa dilakukan secara instan maupun serentak di seluruh wilayah.
Meski demikian, ia menegaskan beberapa titik sudah mulai dikerjakan oleh jajaran pemerintahan provinsi.
Menurutnya, Perda tentang SJUT akan menjadi payung hukum yang kuat untuk memulai penataan secara masif.
Dengan adanya regulasi tersebut, Pemprov berharap proses penertiban kabel akan berjalan lebih terkoordinasi dan cepat.







