Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Giri Ramanda Kiemas menyorot perlunya penguatan aturan melalui Rancangan Undang-Undang Administrasi Pertanahan.
Ia menyampaikan bahwa Panitia Khusus akan membentuk tim kecil untuk menelaah urgensi digitalisasi sertifikat elektronik dan integrasi data spasial pada tingkat kota.
Giri juga mengingatkan perlunya perhatian terhadap usulan pembentukan Badan Pelaksana Reforma Agraria yang tengah dibahas di DPR RI.
Menurutnya, lembaga pelaksana itu diharapkan dapat mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan antar kementerian yang menghambat penyelesaian konflik agraria di DKI Jakarta.
Ketua Pansus Reforma Agraria dan PTSL DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menegaskan komitmen DPRD untuk mengawal kebijakan pertanahan sampai ke tingkat masyarakat.
Rio menambahkan bahwa proses redistribusi tanah di ibu kota tidak cukup berhenti pada penerbitan sertifikat semata.
Ia menekankan pentingnya membuka akses pemanfaatan lahan yang produktif bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan petani perkotaan.
Forum dialog publik tersebut dimaksudkan untuk menyatukan aspirasi warga dengan pihak BPN, DPR RI, dan akademisi.
Target utama pertemuan adalah menyamakan persepsi agar penanganan konflik agraria perkotaan dipercepat dan program PTSL dapat dijalankan secara transparan serta tepat sasaran.
Antusiasme publik terlihat kuat selama dialog, dengan banyak warga memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan persoalan pertanahan yang telah lama dilaporkan namun belum terselesaikan.
Pakar Reforma Agraria Iwan Nurdin berpendapat bahwa paradigma Reforma Agraria Perkotaan (RAP) harus berubah dari sekadar pembagian fisik menjadi penataan ruang hidup yang adil bagi masyarakat.
Iwan mendorong pengakuan hak kolektif atas kampung kota dan meminta Pansus merekomendasikan kepada Pemprov DKI Jakarta untuk menyusun peta redistribusi tanah strategis berbasis usulan warga, atau Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA).
Ia menambahkan bahwa percepatan proses ini dapat dicapai dengan mengoptimalkan peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA).
Dialog Publik diselenggarakan oleh Panitia Khusus Reforma Agraria dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) DPRD DKI Jakarta dengan tajuk “Wujudkan Reforma Agraria untuk Hak Tanah Rakyat”.
Kegiatan berlangsung di Lobi Gedung Paripurna DPRD DKI Jakarta pada Kamis, 31/7/2026, dan dipandu oleh Gilbert Pasaribu, Koordinator Front Perjuangan Tanah Rakyat, sebagai moderator.
Sebagai narasumber hadir Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta Erry Juliani Pasoreh serta Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan DKI Jakarta Vera Revina Sari.







