Komisi I DPRD Jawa Barat meminta tindakan tegas dari Pemerintah Provinsi menyusul laporan yang menyatakan ribuan Aparatur Sipil Negara diduga terlibat praktik judi online.
Pernyataan itu disampaikan oleh Rafael Situmorang, anggota Komisi I DPRD Jabar yang berafiliasi dengan PDI Perjuangan.
Kondisi ini dianggap sangat memprihatinkan karena terjadi di tengah gencarnya upaya pemerintah memberantas perjudian daring.
Mengingat skala dugaan yang mencapai ribuan ASN, Rafael menilai situasi telah mencapai status darurat dan memerlukan respons cepat dari pemerintah daerah.
Ia menekankan perlunya koordinasi antara Inspektorat dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk proses penelusuran dan penindakan, sebagaimana disampaikan pada Kamis (16/7).
Soal sanksi, Rafael menyatakan bahwa mekanisme harus merujuk pada regulasi yang berlaku, mulai dari teguran tertulis dan pembinaan hingga pemecatan jika pelanggaran tergolong berat.
Fenomena ini menurutnya juga mencerminkan lemahnya pengawasan internal dan membutuhkan perbaikan pembinaan dari pimpinan organisasi perangkat daerah.
Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, menyampaikan bahwa data awal mengenai keterlibatan ASN tersebut diperoleh langsung dari Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Erwan menambahkan laporan itu menunjukkan nilai transaksi judi online yang dilakukan sebagian oknum ASN telah menembus angka ratusan juta rupiah, dan mengingatkan agar masalah ini tidak diabaikan, saat dikonfirmasi pada Kamis (9/7/2026).







